Warga Bukit Duri Kecam Normalisasi Sungai, Penggusuran

JAKARTA (KM) – Revitalisasi dan normalisasi sungai yang tengah diintensifikasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menuai kontroversi. Dari tudingan soal relokasi korban gusuran yang dianggap jauh dari tempat aktivitas keseharian mereka hingga dikeluarkanya SP3 yang dinilai semena-mena. Tudingan-tudingan tersebut diungkapkan oleh sejumlah warga Bukit Duri, Manggarai Selatan, Jakarta Selatan saat melakukan unjuk rasa terhadap proses penggusuran yang tengah berlangsung pada Rabu 28/9.

Hadir di tengah warga, bos Jamu Jago dan Musium Rekor Indonesia Jaya Suprana, yang mengatakan bahwa dirinya hadir untuk memberikan “dukungan moril” pada warga. “Karena saya kenal baik salah satu tokoh disini,” ujarnya di atas kursi rodanya.

“Romo Ignatius Sandyawan, pengasuh sanggar komunitas angklung disini kawan baik saya. Rumah berikut sanggarnya kena gusur jadi wajar dong saya datang?” tukasnya ketika ditemui awak KM.

Walikota Jakarta Selatan, Bambang Tri Kurniadi yang juga hadir menyaksikan proses penggusuran oleh anak buahnya sempat menghindar ketika awak media menghampirinya. “Kalau memang ada yang tidak terima ya silakan saja bawa ke pengadilan, kami suka kok ke pengadilan,” tegasnya dengan nada sinis.

Memang menurut kabar ada beberapa warga di empat RW yang tergusur, ada sebagian yang memiliki sertifikat dan masih dalam proses pengadilan. Ketika dikonfirmasi awak KM, Lurah Manggarai Selatan menambahkan, “yang sertifikat cuma di RW 10 selebihnya tidak.”

Ia juga menerangkan bahwa jumlah warga yang terkena dampak penggusuran Bukit Duri ini sebanyak 6000 jiwa lebih yang tersebar di empat RW, yakni RW 09, 10, 11, dan 12.

Menyaksikan rumah-rumah dirobohkan, tidak sedikit cacian yang terlontar dari warga korban penggusuran. Tampak seorang ibu yang menggendong anaknya terisak berlinang airmata, sambil berteriak, “Janjimu busuk Pak Presiden! Mana janjimu, kami tetap aja digusur!”

(jack-Rully)