Ratusan Warga Geruduk PTUN Semarang, Tuntut Keadilan dalam Kasus Pabrik Semen Gunung Kendeng

Bambu runcing perlawanan sebagai bentuk aksi penolakan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara (dok. Boemimahardika.wordpress.com)
Bambu runcing perlawanan sebagai bentuk aksi penolakan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara (dok. Boemimahardika.wordpress.com)

SEMARANG (KM) – 600 warga yang rergabung di Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng mengontrok PTUN Semarang dengan agenda meminta pihak pengadilan agar bersikap adil dalam memutus perkara dan tidak hanya mempelajari materi gugatan saja, tetapi harus melihat bukti-bukti empirik dengan mengecek ke lapangan langsung, dan sebagai pemangku keadilan harus punya kepekaan terhadap persoalan lingkungan.

Menurut Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK), warga dari Kecamatan Sukolilo, Kayen dan Tambakromo mendatangi  Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai bagian dari bentuk untuk menyelamatkan sekaligus bentuk perjuangan menyelematkan kelestarian alam dan keadilan bagi kehidupan dan anak cucu  dari ancaman kerusakan akibat  pembangunan pabrik semen.

“Secara hukum, menurut kami penting proses penyerahan memori kasasi ini kami kawal, sebab banyak bukti hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ucapnya saat di temui di PTUN Semarang, Senin 5/9.

Ia menerangkan tidak akan mundur dalam penyelamatan kelestarian lingkungan pegunungan Kendeng. “Sebab ini bagian dari panggilan moral dan hati nurani, agar masa depan anak cucu tidak terwarisi lingkungan yang rusak dan menyengsarakan hidup mereka kelak,” tambahnya.

Advertisement

“Kami yang hidup sehari-hari di lokasi rencana pabrik semen tersebut meyakini bahwa dari sudut manapun pertimbangannya, sungguh tidak layak jika di Kecamatan Tambakromo akan didirikan pabrik semen. Misalnya, dipertimbangkan dari segi kepadatan penduduk saja, kalau dibandingkan dengan kepadatan penduduk Kecamatan Sukolilo yang telah terbukti gagal dalam rencana pendirian pabrik Semen Gresik tahun 2009 lalu, maka Kecamatan Tambakromo lebih padat jumlah penduduknya. Belum lagi soal ancaman rusaknya bentang alam karst dan sumber ekonomi warga lainnya, yang sudah mulai terlihat dan menjadi pengalaman di daerah lain,” jelasnya.

Ia berharap agar hakim masih memiliki nurani dan “menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan.”

“Sebab hakikat tugas aparat pengadilan dituntut untuk bersikap adil dan melayani para pencari keadilan, sebab pada dasarnya orang sama haknya di depan pengadilan. Maka putuslah dengan adil dan jujur, berpihak pada Ibu Bumi dan kelestarian alam,” tegasnya. (Hero)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*