Mobil Bantuan Kemendagri Untuk Desa Tidak Boleh Disalah Gunakan

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalanraya (DLLAJ) Kabupaten Bogor, Joko Handrianto (dok. KM)
Kasie Angkutan di Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalanraya (DLLAJ) Kabupaten Bogor, Joko Handrianto (dok. Irfan/KM)

BOGOR (KM) – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dalam waktu dekat akan merealisasikan paket bantuan kendaraan operasional bagi desa-desa yang ada di kabupaten Bogor, dengan catatan wilayah desa tersebut belum terjangkau moda transportasi angkutan dan masuk kategori sebagai desa terpencil.

Kendaraan operasional yang akan diterima oleh setiap desa nantinya akan digunakan oleh masyarakat, namun dikelola oleh pemerintah desa, dengan gratis dan tidak dikutip biaya dari masyarakat sehingga keberadaan kendaraan angkutan tersebut dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Menurut Kasie Angkutan DLLAJ Kabupaten Bogor, Joko Handrianto, desa yang akan  menerima adalah yang belum terjamah askes moda transportasi kendaraan roda empat yang jauh dari pusat kota dan belum adanya angkutan umum yang dapat mengangkut masyarakat.

“Setiap kepala desa yang menerima kendaraan angkutan desa dari pemerintah, tujuannya untuk membuka pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan ekonomi kreatif,” kata Joko kepada KM saat ditemui di ruang kerjanya di kantor DLLAJ Kabupaten Bogor, Jumat 17/9.

“Masyarakat yang menggunakan tidak dikenakan tarif, namun setiap penumpang yang naik akan dimintai KTP nya sehingga ada pertanggungjawaban kepala desa untuk menganggarkan biaya operasional seperti pembelian bensin dan onderdil lainnya,” jelasnya.

Advertisement

Selain itu, kata Joko, kendaraan tersebut tidak boleh disalah gunakan oleh kepala desa maupun masyarakat dengan tetap mengacu pada petunjuk teknis yang di terima terkait penggunaannya.

“Kendaraan yang disalah gunakan dan tidak sesuai dengan peruntukannya akan ditarik dan diberikan kepada desa yang lebih membutuhkan,” terangnya.

“Satu desa dapat mengusulkan kebutuhan kendaraan yang diinginkan, dan akan ada pengawasan dari Dinas Perhubungan, bila tidak sesuai peruntukan akan ditarik dan ada sanksinya,” tutupnya.

Sebelumnya, Joko menerangkan, terkait wacana itu, pihaknya sudah mengundang lima Kecamatan yaitu, Sukajaya, Sukamakmur, Tanjungsari, Ciorai dan Klapanunggal untuk diskusi bersama. Sedangkan kriteria kendaraan yang akan diberikan guna dipergunakan yaitu bisa mengangkut barang dan orang.

“Mobil tersebut adalah aset Pemerintah Daerah, sehingga desa yang diberikan nanti harus merawat dan menjaganya,” ujarnya. (irfan damar Sinaga)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*