Larang Sekolah Jual LKS, Bupati Purwakarta Ancam Copot Jabatan

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi (stock)
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, dedi Mulyadi (stock)

PURWAKATA (KM) – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi melarang pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan untuk tidak menyediakan Lembar Kegiatan Sekolah (LKS), melalui surat edaran yang wajib ditaati.

Dedi mengatakan, surat edaran Nomor 421.7/2156/Disdikpora itu sudah dikeluarkan sejak Selasa 20 September kemarin.

“LKS juga telah mereduksi produktivitas dan kreativitas para guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah,” ucap Dedi kepada media dalam sebuah keterangan pers, Rabu 21/9.

Selain itu, pria yang kerap disapa kang Dedi ini menjelaskan bahwa setiap guru harus memiliki buku kendali terhadap murid, sehingga tidak mengacu kepada LKS.

“Guru harus punya buku kendali. Di dalamnya berisi perkembangan siswa, ada indikator keberhasilan dalam proses belajar mengajar, sehingga isinya bukan lagi angka, tapi kemampuan siswa, dia sudah bisa apa. Tidak boleh lagi LKS menjadi rujukan,” jelasnya.

Advertisement

“Guru harus lebih produktif dan kreatif menyampaikan materi pelajaran kepada siswa tanpa LKS,” tegasnya.

Menurut Dedi, manfaat dari penghapusan LKS sangat berdampak terhadap ekonomi keluarga murid, sebab tidak semua orang tua yang sanggup untuk membeli LKS. Selama ini, orang tua murid harus mengeluarkan biaya 10 ribu per 1 mata pelajaran, dan bila 1 siswa menerima 10 LKS, total yang harus dibayarkan orang tua sebesar Rp. 100 ribu.

Dedi juga akan memberikan sanksi tegas terhadap sekolah, UPT Pendidikan maupun guru yang membandel bila masih di temukan adanya penjualan LKS.

“Jadi sanksinya pencopotan jabatan sampai penundaan kenaikan pangkat dan golongan,” tutupnya. (ids)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*