Komisi 9 DPR: “Indonesia Harus Produksi Obat-Obatan Sendiri”

Okky Asokawati, politisi PPP yang juga anggota Komisi 9 DPR-RI (dok. Indra/KM)
Okky Asokawati, politisi PPP yang juga anggota Komisi 9 DPR-RI (dok. Indra/KM)

JAKARTA (KM) – Komisi 9 DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas tentang peredaran dan produksi obat-obatan yang selama ini menjadi PR penting bagi komisi tersebut, dan juga membahas tentang minimya kewenangan dari BP-POM, khususnya menyusul kontroversi di tengah publik berkenaan dengan peredaran vaksin palsu yang telah menjerat sejumlah oknum praktisi kesehatan.

Ketika memberi keterangan kepada wartawan Kupas Merdeka Senin 26/9, anggota Komisi 9 Okky Asokawati menyampaikan pihaknya memang saat ini sangat berkonsentrasi mendorong pemerintah dalam hal penanganan dan pengawasan obat vaksin palsu yang selama ini sangat menjadi perhatian masyarakat. “Kami  sudah merespon baik masukan dari beberapa pihak, seperti Masyarakat Indonesia Anti Palsu (MIAP), sebetulnya perangkat hukumnya sudah bagus semuanya, bahwa harus ada forum legalitas dari industri farmasi, dan kesediaan pemantauan farmasi dengan distribusinya. Tapi kan ternyata masih ada saja obat palsunya,” papar politisi PPP ini.

Menurutnya, maraknya peredaran obat palsu itu akibat lemahnya penegakan hukum yang tidak membuat efek jera. “Seperti misalnya dalam Undang-Undang dikatakan, mereka yang melakukan pemalsuan vaksin dalam UU hukumannya 20 tahun, dan tadi saya sampaikan dalam rapat, seharusnya minimal 20 tahun, tapi itu kan ada hukumannya dengan acara hukum pidana, jadi perlu pengulasan lebih dalam lagi dengan efek jera itu, jadi law enforcement nya yang tidak membuat efek jera,” lanjut Okky.

Sebab lainnya adalah karena minimnya tenaga yang berkompeten yang bisa bertanggungjawab dan berperan dalam menangkal peredaran obat palsu, khusunya apoteker profesional di apotik-apotik. “Nah apoteker inilah nantinya yang bertanggung jawab, manakala ada apotik dan pelayanan kesehatan yang memasukkan obat palsu, sehingga kita bisa menunjukkan siapa yang bertanggung jawab,” sambungnya.

Advertisement

Menurut Okky, selama ini peran apotik itu sangat lemah, sehingga apotik ataupun pelayan kesehatan rumah sakit yang mengeluarkan obat atau vaksin palsu saling “ngeles” karena tidak ada yang bertanggung jawab, yang seharusnya kompetensinya ada pada profesi seorang apoteker.

Bintang iklan itu juga mengatakan bahwa maraknya peredaran obat palsu dikarenakan mahalnya obat-obatan yang mayoritas impor, “sehingga dimanfaatkan oleh para oknum membuat obat-obat yang harganya murah, terjangkau oleh masyarakat dan ternyata itu palsu.”

Solusi yang diajukan oleh Komisi 9 pada RDP tadi adalah agar Indonesia memiliki industri bahan baku obat sendiri, “Kenapa tidak mempunyai industri bahan baku obat sendiri?” kata Okky.

“Di Indonesia ini kan banyak tanaman-tanaman yang bisa kita olah dan di jadikan obat-obat herbal, tapi itu kan belum dimaksimalkan. Tapi kalau saya lihat Republik ini, senangnya ngirimi yang mentah sih. Dan mengenai tupoksi BP-POM sendiri, kami di komisi 9 DPR RI akan memperkuat kewenangannya terkait kinerja dan pengawasan, tapi sebelum kami membuat UU nya, BP-POM sendiri harus lebih dulu memperkuat kinerja di dalam tubuhnya,” tutup artis dan model senior ini. (Indra Falmigo)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*