GEMAPELI: Kepala UPT Pendidikan Bojonggede Harus Tegas Sikapi Pungli di Sekolah!

Frans, wali murid SDN 03 Cimanggis (kiri) saat menemui kepala UPT Pendidikan Bojonggede, Suharti (dok. Rully/KM)
Frans, wali murid SDN 03 Cimanggis (kiri) saat menemui kepala UPT Pendidikan Bojonggede, Suharti (dok. Rully/KM)

BOGOR (KM) – Penjualan baju seragam di sekolah negeri sebagaimana yang terjadi di SDN 03 Cimanggis, kecamatan Bojonggede merupakan tindakan melawan hukum. Hal ini diungkapkan Sekjen GEMAPELI, Frans Samosir kepada wartawan KM di sela-sela kesibukannya.

Sebagaimana diketahui, oknum Kepala Sekolah SDN 03 Cimanggis yang juga Plt Kepsek SDN 01 Cimanggis melakukan penjualan baju seragam sekolah dan LKS pada siswa. Hal ini telah diakuinya dan menurutnya, hal itu dilakukan atas permintaan orangtua murid.

Lanjut Frans, setelah ditelusuri kebenaran pernyataan itu, ternyata tak satupun orangtua yang mengaku. “Kami beli pakaian itu karena disuruh dan setiap tahun seperti itu,” aku salah seorang orangtua murid yang namanya tidak bersedia disebutkan.

Sementara itu, kasus tersebut telah disampaikan pada Kepala UPTP Bojonggede pada Jumat, 2/9/2016 yang lalu. Menanggapi informasi itu, Suharti selaku Kepala UPTP mengatakan akan melakukan pemanggilan guna BAP yang bersangkutan dan nantinya akan dikenai sanksi.

Masih menurut Frans yang juga seorang aktivis dan sekjen ormas GEMAPELI yang turut serta dalam pertemuan dengan Kepala UPTP Bojonggede mengatakan bahwa penjualan baju seragam itu tidak memiliki dasar hukum.
“Dengan alasan apapun, penjualan baju seragam di semua sekolah dasar negeri maupun SLTP negri tidak diperbolehkan. Sebab dalam UUD’45 pasal 31 ditegaskan bahwa pendidikan dasar dibiayai oleh Pemerintah. Jadi, bila ada pungutan di sekolah seperti itu, adalah pelanggaran hukum dan harus ditindak secara hukum. Kami sudah mengkonfirmasi Bu Suharti lewat jaringan WA mengenai tindak lanjut kepada oknum Kepala sekolah SDN 03 Cimanggis. Menurut beliau, sudah memanggil yang bersangkutan dan penjualan itu didasari permintaan orangtua. Namun saat kami tanya apakah Kepala UPTP melegalkannya, beliau menjawab “tidak”.  Tapi Bu Surti tidak memberikan alasan atau landasan hukum perlakuan itu. Juga tidak mejawab saat ditanya apa sanksi hukum yang telah diberikan,” demikian tuturnya sambil memperlihatkan tulisan pembicaraan lewat WA tersebut.

Lebih lanjut Frans mengatakan, “Kepala UPTP harusnya tegas. Jika penjualan baju seragam itu tidak dilegalkan sebaiknya diberi sanksi tegas pada pelaku [kepsek SDN03 Cimanggis], Karena hal itu sudah merusak citra pendidikan. Dan apabila tidak ada tindakan tegas maka perlu kita pertanyakan sikap itu.”

Advertisement

“Memang, kejadian serupa juga terjadi di beberapa sekolah lain dan telah berlangsung sejak lama. Masyarakat mempertanyakan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya yang berdinas di dunia pendidikan. Mengapa masih ada pungutan seperti, uang sumbangan pendidikan, uang baju, uang LKS, uang bangunan dan lain-lain. Ini sangat mengherankan, mengapa pejabat setingkat Kepala UPTP dan Kepala Dinas tidak melakukan tindakan? Apakah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu?”

Menurut Frans, ketidaktegasan UPT Pendidikan dalam menyikapi dugaan pungli tersebut sangat memprihatinkan dan pihaknya sebenarnya sudah menyampaikan keluhan tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. “Ini sangat memprihatinkan dan sungguh menjadi pertanyaan! Mengapa bisa terjadi dan tidak pernah ada tindakan? Padahal sudah ramai dibicarakan di masyarakat. Lagipula, hal serupa sudah pernah juga kami sampaikan pada Kepala UPTP dan Kadisdik sebelumnya. Jadi, tidak mungkin mereka tidak tahu, pertanyaan kita saat ini adalah, ada apa  sehingga terjadi pembiaran?”

Ia menuding ada upaya pembiaran atas tindakan pelanggaran hukum dan pihaknya siap untuk menyampaikan semua laporan dan bukti kepada aparat penegak hukum. “Kami melihat hal ini sebagai upaya pembiaran dan menurut hemat kami sudah selayaknya hal ini diteruskan kepada aparat pengak hukum. Coba teman-teman lihat ini, ini adalah laporan yang akan kami sampaikan pada penegak hukum. Dan ini datanya, menyangkut dugaan korupsi anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang oleh oknum kepala sekolah di berbagai sekolah dan UPT P,” lanjutnya.

“Kami berharap nantinya pihak penegak hukum dapat bekerja sesuai tupoksinya dan teman-teman sekalian turut mendorong,” tegas Frans Samosir. (Rully)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*