Gabungan Ormas Geruduk Pemkab Bogor, Kecam Silpa dan Kekosongan Wabup

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) berunjuk rasa di depan kompleks pemda Bogor, Cibinong 1/9 (dok. KM)
Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) berunjuk rasa di depan kompleks pemda Bogor, Cibinong 1/9 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Ratusan warga Bogor dari berbagai organisasi kemasyarakatan memadati area di depan Kompleks Pemkab Bogor, Cibinong, Kamis 1/9 siang, melakukan unjuk rasa menuntut perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten, khususnya menyoroti kekosongan jabatan wakil Bupati Bogor dan besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) bagi Kabupaten Bogor.

“Jabatan wakil bupati adalah amanat konstitusi sehingga Pemda Bogor sudah tidak bermartabat ketika mempermainkan konstitusi dan banyaknya SiLPA, menjadi catatan bahwa Pemda sudah tidak peduli terhadap kepentingan rakyat, banyak aspek negatif dari dampak SiLPA dari berbagai aspek (sosial, budaya, ekonomi dan politik). Kesimpulan lain bahwa SiLPA penyebab utama dari Kemiskinan,” ujar koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB), Ruhiyat Sujana kepada KM.

“Selain itu ada unsur kesengajaan anggaran tersebut sengaja diendapkan untuk mendapatkan keuntungan bunga atau jasa giro oleh oknum-oknum tertentu.Dua hal diatas menjadi persoalan pokok yang harus diselesaikan pemerintahan daerah dan kami mendesak itu,” tegas Ruhiyat.

Ia juga menuturkan bahwa  bagi pihak Pemkab, tidak ada yang harus ditakuti atas apa yang akan terjadi dengan aksi demonstrasi tersebut. “Justru sebaliknya, dalam konteks aksi demonstrasi yang dilakukan para aktivis dan warga Kabupaten Bogor di Cibinong harus direspon secara positif oleh Pemkab Bogor. Pada saat yang sama, Pemkab Bogor pun seharusnya berefleksi, bercermin dan belajar mengapa wujud partisipasi warga dan para aktivis tersebut harus dalam bentuk demonstrasi?” jelasnya.

Advertisement

Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya menyoroti aksi demonstrasi para aktivis itu dan menyarankan kepada Pemkab agar menindaklanjuti tuntutan warga itu. “Pasti ada saluran komunikasi yang tersumbat antara Pemkab Bogor dan warganya. Demonstrasi tersebut sebaiknya direspon dengan baik-baik, di tindaklanjuti juga jika aspirasi mereka bisa diterima secara akal sehat.”

Lebih lanjut ia mengatakan”Tak ada yang harus ditakuti. Dalam tradisi berdemokrasi yang baik, maka demonstrasi adalah bunganya yang juga harus diapresiasi,” tutup Asep. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*