Enggan Ketemu AMPB, Bupati Dinilai Tidak Memihak Kepada Masyarakat

Pimpinan AMPB, ruhiyat Sujana, saat bertemu dengan perwakilan Bupati Bogor, kamis 8/9 (dok. Dian/KM)
Pimpinan AMPB, ruhiyat Sujana, saat bertemu dengan perwakilan Bupati Bogor, kamis 8/9 (dok. Dian/KM)

BOGOR (KM) – Ketika perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor ingin bertemu dengan Bupati Bogor untuk menyampaikan tuntutan mereka, ternyata Bupati lebih memilih menunjuk anak buahnya, Asda I Bidang Pemerintahan Burhanudin dan Kepala BPKPD Rustandi untuk bertemu melakukan dialog dengan perwakilan dari AMPB. Sikap ini spontan ditolak oleh AMPB yang kemudian melakukan walk out, Kamis (8/9).

Aktivis Ruhiyat Sujana dan rekan-rekannya yang tergabung dalam AMPB juga membeberkan berbagai kasus korupsi di beberapa SKPD yang semakin marak di Pemkab Bogor. “Salah satunya pembangunan Stadion Pakansari yang berada di kecamatan Cibinong, belum lagi masalah kasus TPAS Galuga, Pengurangan Pembangunan RUTILAHU, Kemacetan di Jalur Puncak, tidak ada ketegasan terhadap penyalahgunaan izin PT. JDG, serta sikap diam terhadap berlarut-larutnya penyelesaian masalah petani ikan menuntut pertanggung jawaban dari PT. JDG seakan Pemerintah Kabupaten Bogor dipecundangi oleh PT. JDG dan masih banyak persoalan-persoalan lainnya yang terjadi,” jelasnya.

Walk out AMPB mendapat apresiasi dari salah satu pembina AMPB, Lulu Azhari Lucky alias Kijalu. “Sip itu konsisten namanya, sudah di sampaikan ke pak Burhan dan ke Sekda aktivis ini maunya ketemu Bupati, tolong hargai dan jangan diwakilkan,” ujar Kijalu kepada KM, Kamis (8/9).

Advertisement

Lebih lanjut aktivis senior ini mengatakan, “Bagaimana Bupati Bogor mau mengambil kebijakan yang memihak kepada masyarakat secara umum, untuk ketemu aktivis AMPB saja tidak mau ketemu. Bupati Bogor Nurhayanti saat ini baru berhasil mengunjungi majlis-majlis taklim, dan jadwal bolingnya, dan tidak disadari seluruh kegiatan seremonial itu adalah beban APBD.”

“Seharusnya dengan kondisi Bogor saat ini, dimana infrastruktur khususnya sarana prasarana penunjang percepatan perekonomian jelek dan amburadul, seyogyanya kegiatan-kegiatan retorika itu dihentikan, malu dengan masyarakat tingkat bawah yang selama ini mengharapkan sekali kebijakan yang signifikan dan langsung di rasakan nyata, semisal kesehatan gratis, datang ke Puskesmas tidak harus bayar dan pendidikan gratis murni, jangan ada embel-embel,” tegas Kijalu. (dian pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*