DPRD Bogor Segera Bentuk Panitia Pemilihan Wabup

Kordinator AMPB Ruhiyat Sujana (kiri) dan ketua DPRD Kab. Bogor Ade Ruhandi saat aksi demo AMPB di depan kantor Bupati Bogor, Cibinong, Kamis 1/9 (dok. KM)
Kordinator AMPB Ruhiyat Sujana (kiri) dan ketua DPRD Kab. Bogor Ade Ruhandi saat aksi demo AMPB di depan kantor Bupati Bogor, Cibinong, Kamis 1/9 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi alias Jaro Ade, datang menemui dan memberikan jawaban terhadap semua permasalahan yang dipertanyakan oleh seluruh aktivis dan masyarakat Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) dalam melaksanakan aksi unjuk rasa kemarin, yang membawa dua agenda isu utama yakni terkait kekosongan Wakil Bupati Bogor dan Silpa yang terus meningkat di gerbang pintu masuk Kantor Bupati Bogor Jalan Raya Tegar Beriman, Cibinong Bogor, Kamis (1/9).

Dalam kesempatan tersebut, Jaro Ade mengemukakan akan melakukan perbaikan, baik di dalam internal legislatif maupun tingkat eksekutif Kabupaten Bogor termasuk mengenai Silpa dan seluruh aspirasi masyarakat yang diungkapkan dalam kesempatan tersebut, dan dirinya berjanji tanggal 13 September akan akan segera dibentuk panitia untuk pemilihan Wakil Bupati.

Kordinator AMPB, Ruhiyat Sujana dalam menanggapi pernyataan Ketua DPRD ini mengatakan, Ketua DPRD harus mempertanggung jawabkan semua yang telah di ucapkan dihadapan demonstran. “Kita akan menunggu realisasi janji dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, jika tidak sampai terealisasi kami akan melakukan aksi yang lebih dahsyat bahkan akan memboikot pemilu mendatang,” tutur Ruhiyat di hadapan massa aksinya yang disambut terikan lantang dari seluruh pengunjuk rasa.

Advertisement

Ruhiyat mengatakan, aksi yang dilakukan AMPB merupakan gerakan moral terkait ketidak becusan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bogor baik di eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan tugasnya.

“Persoalan bertele-tele pengisian kursi wakil Bupati Bogor dan Silpa berturut-turut merupakan tuntutan utama dari aksi yang kami lakukan. Maka dengan ini kami mendesak Bupati selaku pimpinan di Bumi Tegar Beriman agar senantiasa melayani dan melindungi rakyatnya sesuai dengan amanat konstitusi. Jangan menjadi pengkhianatan konstitusi atau Undang-Undang dan jangan pula menjadi pengkhianat rakyatnya,” tegasnya.

Selain itu, AMPB menyuarakan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah seperti persoalan perjuangan masyarakat Rumpin yang ikut di dalam aksi tersebut. Begitu juga dengan persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari wilayah Cisarua yang terkena gusur hingga mengganggu mata pencaharian mereka, ditambah beberapa persoalan lain yang terjadi merupakan bukti “kedzoliman penyelenggara pemerintahan atas rakyatnya.”

“Itu harapan kita dari AMPB untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bogor agar bergerak bersama menyelamatkan Bogor,” tandasnya penuh semangat. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*