DPRD Bogor Kecam Pembangunan BTS Tanpa Izin

Menara BTS di desa Cogreg, Kab. Bogor yang keberadaannya ditolak oleh warga setempat dan ormas (dok. KM)
Menara BTS di desa Cogreg, Kab. Bogor yang keberadaannya ditolak oleh warga setempat dan ormas (dok. KM)

BOGOR (KM) – Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) yang tidak menempuh prosedur dan memiliki izin operasional menara (IOM) akhirnya sampai ke telinga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor yang memancing amarah Kukuh Sri Widodo, anggota Dewan dari fraksi Partai Gerindra.

Kekesalan politisi Gerindra itu didasari penolakan dari warga yang tinggal di sekitar areal menara BTS di dekat sekolah PAUD/SD Al Fattaah di Kampung Gotong Royong RT 2 RW 6, lalu adanya penolakan perpanjangan BTS di RT 1 RW 2 Desa Cogrek.

Menurut Kukuh, sistem pengawasan dan perizinan untuk menara BTS harus lebih diperketat. Kukuh meminta agar semua pihak lebih konsentrasi dan intens melakukan pengawasan. Mulai dari aparatur Pemerintah Desa, Kecamatan hingga ke SKPD terkait.

Advertisement

“Jangan dibiarkan seenaknya. Bisa-bisa Kabupaten Bogor jadi lautan tiang baja jika pengawasan dan perizinannya tidak ketat,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/9) pagi hari.

Selain itu, kata Kukuh, masuknya investor ke wilayah Kabupaten Bogor tidak bisa seenaknya namun harus tertib mengikuti segala aturan yang sudah di buat. Menurutnya, investasi sangat penting, namun harus tetap dijalani sesuai prosedur dan mekanisme regulasi yang telah ditetapkan di setiap wilayah.

“Pengawasan terkait pembangunan menara BTS dan aturan izin operasional menara bersama harus lebih ditingkatkan. Saya akan segera lakukan re-checking terkait informasi ini,” Ujar Kukuh menegaskan. (Irfan Damar Sinaga/MJF)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*