AMPB Gelar Unjuk Rasa Susulan, Kembali Kecam Silpa dan Kekosongan Wabup

Demo yang digelar gabungan ormas dalam AMPB di depan kantor Pemkab Bogor, Kamis 8/9 (dok. Dian/KM)
Demo yang digelar gabungan ormas dalam AMPB di depan kantor Pemkab Bogor, Kamis 8/9 (dok. Dian/KM)

BOGOR (KM) – Puluhan massa dari ormas Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB), kembali melakukan aksi demo lanjutan yang kedue di Komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor di Jalan Tegar Beriman, Kamis 8/9, menyuarakan tuntutan yang sama dengan aksi demo sebelumnya, yakni menyampaikan protes atas kekosongan kursi wakil bupati dan berturut-turut besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). Selain menyuarakan dua tuntutan utama itu, massa aksi juga menyuarakan tuntutan-tuntuntan penyelesaian dan  penanganan dari Pemerintah Kabupaten Bogor terkait masih banyaknya persoalan yang belum diselesaikan.

“Pemkab Bogor selama dipimpin Nurhayati gagal total. Banyak persoalan sosial di Kabupaten Bogor yang tidak terselesaikan, mulai dari soal pendidikan, kesehatan, kesejahteraan buruh hingga abainya perhatian kepada masyarakat, terbukti dengan besarnya angka silpa dua tahun terakhir ini,” kata Kordinator AMPB, Rukhyat Sujana dalam orasinya kemarin.

Selain dua isu agenda utama, AMPB menyatakan sikap menuntut penyelesaian dan “penanganan serius” dari Pemerintah Kabupaten Bogor terkait banyaknya persoalan yang ada di Bumi Tegar Beriman, yaitu:

1. Seret Dan Adili Para Koruptor yang ada di Kabupaten Bogor.
2. Meminta Pemerintah Untuk menyediakan Tempat Relokasi bagi para PKL Di Puncak
3. Meminta Pemerintah dan DPRD Kab Bogor Untuk Tegas kepada PT JDG yang yang Telah Merugikan Para Petani Ikan Di Pamijahan.
4. Meminta Pemkab Bogor Untuk Segera menutup TPAS GALUGA dan Memberikan Kompensasi Bagi warga Bogor yang terkena Dampak.
5. Aturan one way yang ada di jalur Puncak di hapuskan dan secepatnya di bangun Jalur Utara dan selatan demi untuk menghidupkan ekonomi dan transportasi kedua wilayah tersebut.

Pada aksi itu, massa mendesak untuk berdialog dengan Bupati Bogor. Namun, keinginan bertemu Bupati Bogor Nurhayanti batal karena Bupati sedang tidak di tempat. Tawaran dialog pun disambut Asisten Pemerintahan Kabupaten Bogor, Burhanudin dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Daerah (BPKPD) Rustandi mewakili Bupati Bogor.

Tapi, perwakilan AMPB menolak dan tetap ingin bertemu Bupati Bogor. Akhirnya, dialog pun gagal digelar.

“Kami kecewa, Kami dari GMBI bersama AMPB akan lakukan aksi maraton dengan massa yang besar,” tuntas Ketua LSM GMBI Distrik Bogor Barat Sambas Alamsyah. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: