Ruhiyat Sujana: Dana Desa, Antara Pembangunan dan Korupsi

Ketua Persatuan Rakyat Bogor (PRB), Ruhiyat Sujana (dok. PRB)
Ketua Persatuan Rakyat Bogor (PRB), Ruhiyat Sujana (dok. PRB)

BOGOR (KM) – Ditetapkannya UU yang mengatur tentang desa (UU No. 6 Tahun 2014) menjadi momentum tonggak awal kemajuan masyarakat desa dengan digelontorkannya anggaran yang cukup fantastis. Pertanyaannya, apakah anggaran tersebut berbuah pembangunan dan kesejahteraan rakyat, atau malah menjadi bancakan korupsi? Itulah persoalan yang disampaikan oleh aktivis Bogor Ruhiyat Sujana dalam siskusinya bersama KM, Rabu 10/8 kemarin.

“Dari persoalan diatas memandang perlu mengantisipasi kemungkinan penyimpangan yang bakal terjadi dengan menciptakan sistem pengelolaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Menurutnya, selama ini pengelolaan keuangan di daerah didera masalah. Hal ini antara lain terlihat dari banyaknya penyimpangan yang berakhir dengan skandal suap dan korupsi. Ia menilai bahwa perlu ada sistem pengawasan yang efektif agar desa-desa tidak mengalami hal yang sama seperti pemerintah daerah.

“Artinya, kebijakan pemberian dana ke desa-desa tak serta-merta akan mendorong pembangunan desa bila tak disertai dengan pendampingan dan pengawasan yang cukup dari jenjang pemerintah di atasnya,” jelas Ruhiyat.

“Biarpun sudah ada UU Desa, pemerintah daerah tetap harus mengawal desa dan memberikan bantuan fasilitasi.”

Advertisement

Melihat realita yang terjadi di lapangan, hasil investigasi dan analisa Pusat Kajian Tata Kelola Perintahan dan Korupsi (PUSAKA TAPAK) Bogor menunjukkan bahwasanya banyak penyelewengan anggaran dana, bahkan di hampir 60% pemdes se-kabupaten Bogor melakukan penyelewengan anggaran.

Ruhiyat Sujana selaku Direktur PUSAKA TAPAK Bogor, memandang sangat perlu langkah-langkah pengawalan dan pengawasan dana desa agar tidak terjadi kesalahan penggunaan dan penyelewengan. “Selain itu saya menilai pemerintah daerah kabupaten Bogor tidak serius dan proaktif dalam mengawal uang rakyat tersebut,” tambahnya.

“Termasuk saya mendesak agar para penegak hukum di Bumi Tegar Beriman ikut berperan aktif dalam menyikapi masalah ini baik dengan upaya pencegahan atau upaya penindakan karena saya menilai pusaran praktek-praktek korupsi sudah merambah ke desa-desa dan sudah cukup parah dan merajalela seolah-olah ada pembiaran dan dibiarkan atau mungkin birokrasi diatasnya terlibat pula dalam pusaran tersebut,” ketusnya. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*