Pusaran Korupsi Dana Desa

Alokasi Dana Desa
(Ilustrasi)

BOGOR (KM) – Dugaan maraknya penyalahgunaan anggaran Desa bermunculan pasca diberlakukannya UU tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dimana alokasi anggaran untuk Desa cukup besar, terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Perimbangan/Retribusi Pajak (DBHP), Dana Desa (DD) dan bantuan dari provinsi sejumlah Rp. 115.000.000. Selain itu ditambah pula dengan dana aspirasi menjadikan Desa seperti lumbung keuangan.

“Pertanyaanya siapakah yang menikmati anggaran tersebut? Secara aturan dan tujuan konstitusi uang atau bantuan tersebut diperuntukkan buat kepentingan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kapasitas, pembinaan dan yang lainnya. Tapi hasil investigasi, faktanya anggaran tersebut nampaknya masih jauh dari tujuannnya,” kata Direktur Pusaka Tapak Bogor Ruhiyat Sujana dalam diskusi dengan Kupas Merdeka, Kamis (11/8).

Ruhiya memaparkan, ada beberapa kendala atau masalah yang menyebabkan tujuan diatas belum terwujud secara maksimal, diantaranya:
1. Kapasitas SDM aparatur Desa yang belum mumpuni,
2. Komitmen pimpinan/Kepala Desa agar tidak melakukan praktek-praktek korupsi,
3. Keterbukaan Pemerintah Desa/Kepala Desa terhadap program dan anggaran yang akan dijalankan,
4. Peran serta masyarakat dalam mengawasi Dana Desa,
5. Praktek-praktek/budaya upeti ke tingkatan atasnya,
6. Maraknya oknum yang memanfaatkan dana tersebut,
7. Lemahnya pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah setempat.

Melihat titik-titik rawan korupsi di tatanan Pemerintahan Desa tersebut, siapakah yang patut disalahkan atas keadaan seperti ini?

Advertisement

“Kepala Desa menjadi sosok pimpinan yang mempunyai otoritas tertinggi dalam Pemerintahan Desa. Ketika Kepala Desa memiliki niat dan komitmen serta dibarengi kemampuan kepemimpinan yang mumpuni, saya sangat yakin bahwa tujuan konstitusi diatas bisa mewujudkan kesejahteraan rakyat Desa,” jelas Ruhiyat.

Peran serta masyarakat dari berbagai kalangan menjadi poin penting kedua dalam melakukan Pembangunan Desa. Kesimpulan dari analisa dan investigasi Pusat Kajian Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi (PUSAKA TAPAK) Bogor, mengingatkan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten Bogor agar senantiasa menjalankan setiap programnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang lebih penting lagi adalah menjalankan amanat rakyat atas kesejahteraan rakyat itu sendiri.

“Korupsi hanya akan menyengsarakan anda dan membuat hidup anda tidak tenang. Kami pun akan senantiasa mengawasi dan mengawal Dana Desa agar tidak ada praktek-praktek penyalahgunaan anggaran Dana Desa di Bumi Tegar Beriman,” tegas Ruhiyat.

“Pusaka Tapak Bogor juga menekankan kepada pihak inspektorat agar lebih tegas dalam melakukan pembinaan ketika ada temuan-temuan pelanggaran, gak boleh ada toleransi kalau terjadi lagi yang kedua termasuk pihak kejaksaan Cibinong pun harus pro aktif dalam mengawal anggaran rakyat ini,” tutup Ruhiyat.  (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*