Dugaan Sunat RTLH di Banyuresmi, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Lakukan Sidak

Salah satu rumah yang mendapat bantuan dana RTLH di Banyuresmi. Dana bantuan tersebut diduga dikorupsi oleh oknum Pemdes sehingga hanya sebagian dari dana tersebut yang diterima oleh warga. (dok. KM)
Salah satu rumah yang mendapat bantuan dana RTLH di Banyuresmi. Dana bantuan tersebut diduga dikorupsi oleh oknum Pemdes sehingga hanya sebagian dari dana tersebut yang diterima oleh warga. (dok. KM)

BOGOR (KM) – Terkait banyaknya laporan mengenai pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bogor yang bermasalah, Dinas Tata Ruang dan Bangunan melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke Desa-Desa untuk mengecek tentang pembangunan RTLH, salah satunya ke Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg, terkait adanya permasalahan pembangunan RTLH yang memang di indikasikan asal-asalan di dalam pekerjaannya, dan tidak sesuai dengan anggaran.

Dinas Tata Ruang dan Bangunan yang dipimpin oleh Ridwan, terjun langsung ke lapangan untuk mengecek ke penerima manfaat, Kamis 11/8. “Apabila hasil audit atau investigasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Dinas tidak akan mengucurkan dana tahap kedua, karena tahap kesatu bermasalah,” ujar Ridwan kepada KM.

Banyaknya pelanyelewengan dana untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilakukan pihak panitia atau Desa mendapat “kecaman keras” dari Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia Ruhiyat Sujana. “Seharusnya menjadi perhatian khusus pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, seharusnya Pemda Bogor memaksimalkan peran pengawasan atas program tersebut dan seharusnya membentuk Tim Khusus karena praktek-praktek penyelewengan tersebut sangat masif,” katanya.

Advertisement

“Kami sangat mengecam tindakan penyunatan dana buat rakyat miskin tersebut, padahal, hal tersebut bukan rahasia umum lagi dan pihak penegak hukum terkesan tutup mata dan tutup telinga. Masalah ini harus menjadi prioritas agar disikapi dengan serius. Udah kecil bantuannya, disunat, dikorup juga,” tambah Ruhiyat.

Ketua SRMI ini juga menghimbau kepada Kepala Desa agar senantiasa menghindari praktek-praktek korupsi anggaran dan akan mengawal terus segala bantuan yang disalurkan melalui Desa. “Ketika terjadi penyelewengan maka kami Serikat Rakyat Miskin Indonesia akan melaporkan dan mendesak pihak penegak hukum agar menindaklanjuti pelanggaran tersebut,” tegas Ruhiyat. (Erman/Hendi/DP).

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*