Anggota DPRD Jawa Barat: “Sebaiknya Pemkab Hentikan Aktivitas JDG”

saluran air tertutup lumpur di cibunian
Saluran air yang tertimbun lumpur akibat longsor yang terjadi di Desa Cibunian, Pamijahan, 22 November lalu (dok. KM)

BOGOR (KM) – Terkait tidak adanya ketegasan dan keberanian dari Pemerintah Kabupaten Bogor terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) oleh PT. Jaya Dinamika Geohidroenergi (PT. JDG), WALHI Jawa Barat telah menyurati Bupati Bogor tentang hasil investigasi dan rekomendasi pihaknya terhadap PLTM PT. JDG Kamis lalu 4/8.

Sikap yang dilakukan Walhi ini didasari ketidaktegasan Bupati Bogor dan “tidak adanya itikad baik mengayomi semua kepentingan rakyatnya,” khususnya terkait petani ikan Pamijahan yang menuntut pertanggung jawaban PT. JDG yang telah “menghancurkan tatanan mata pencaharian kehidupan masyarakat Pamijahan.”

 

“Atas dasar hasil investigasi dan rekomendasi dalam laporan ini, kami meminta Bupati Kabupaten Bogor segera menindak lanjuti pelaporan ini sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Bupati Kabupaten Bogor, untuk memenuhi keadilan, aspirasi dan tuntutan warga atau peternak ikan dan tegaknya aturan atau peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar Dadan Ramdan kepada Kupas Merdeka, Rabu (10/8).

Sikap Bupati Bogor dan perusahaan PT. JDG mendapat sorotan dan kritikan keras dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya, yang meragukan komitmen PT. JDG mau secara sportif memenuhi tuntutan para petani ikan.

Advertisement

“Proyeksi usaha para kelompok petani ikan di Desa Cibunian jika dilihat dari kerugian riil yang diterima para petani, jika berhasil bagaimana pun akan berdampak sangat signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian di Desa Cibunian khususnya dan Kecamatan Pamijahan pada umumnya. Melihat kondisi seperti ini, saya meragukan komitmen PT. JDG mau secara sportif memenuhi tuntutan para petani, jika memang komitmennya setengah hati begitu, ada baiknya Pemkab Bogor, menghentikan saja seluruh aktivitas usaha PT. JDG di Desa Cibunian dihentikan dulu saja sampai permasalahan dengan petani terselesaikan,” kata Politikus Partai Demokrat ini, Rabu (10/8).

“Mendorong dan mendukung penuh usaha para petani dalam memperjuangkan hak-haknya secara wajar dan proporsional. Saya kira, sikap Pemkab harus sangat tegas dan jelas. Jika memang PT. JDG belum layak perizinannya, stop saja pembangunannya, dan pada saat yang sama tuntutan petani pun harus dipenuhi. Kondisi ini akan menghentikan upaya PT. JDG memecah belah masyarakat,” tutup Asep Wahyu Wijaya kepada Kupas Merdeka.

Ketika coba di konfirmasi terkait surat yang di layangkan Walhi Jabar melalui pesang singkat, Bupati Bogor Nurhayanti enggan memberikan pernyataan. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*