Bendung Ahok, HTI: “Umat Islam Haram Dikuasai Non Muslim”

Jubir HTI, Ismail Yusanto (dok. HTI)
Jubir HTI, Ismail Yusanto (dok. HTI)

BEKASI (KM) – Dewan Pimpinan Daerah II kota bekasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengadakan halaqoh “Islam Dan Peradaban Mewujudkan Rahmat Untuk Semua” dengan mengusung tema sentralnya “Umat Islam Haram Dikuasai Non Muslim”, Minngu 28/8 di Graha Tarum Barat Pengelolaan Air 1 Perum Jasa Tirta Bekasi Kota.

Ormas kontroversial yang mengusung “khilafah” tersebut menggelar konferensi itu untuk menghadapi pilkada serentak di 101 daerah tahun depan, khususnya DKI Jakarta, dimana petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dianggap saat ini masih sebagai calon terkuat.

Menurut Ketua DPD II HTI Bekasi Miqdad Ali Azka, Pilkada di DKI Jakarta sebagai ibukota negara akan menjadi sorotan dunia. “DKI Jakarta yang lebih dikenal sebagal budaya Betawi dan mayoritas beragama Islam saat ini kita sama-sama faham di pimpin oleh Ahok. Kebijakanya lebih sering provokatif dan tidak pro dengan rakyat khususnya ummat Islam. Forum ini untuk membangun dan menyadarkan ummat Islam khususnya. Walaupun Bekasi kota tidak melakukan pilkada namun imbasnya pasti terasa, karena penyangga Jakarta,” pungkasnya.

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut adalah Jubir HTI HM Ismail Yusanto, Ketua Front Anti Pemurtadan Bekasi dan Directur Al Tsauroh Institute Abu Al-Izz Lc., dan advokat pusat bantuan hukum HTI Ust Achmad Khozinudin. Tampak acara tersebut dihadiri sekitar 500 undangan laki-laki, perempuan dan anak-anak.

Merespon atas kritikan sebagian masyarakat terhadap ormas HTI,  menurut Akhmad Khozinudin, negara menjamin kebebasan berkumpul, mengutarakan pendapat lisan dan tulisan. “Negara menjamin kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing, pasal 28-29, jadi kita pun punya hak untuk memberikan pecerahan, untuk internal ummat Islam kok bukan untuk umat lain,” tegasnya.

Advertisement

Menurut Abu Al Izz, Ahok berambisi menduduki kursi kepresidenan, dan kemenangannya sebagai gubernur DKI Jakarta harus dicegah. “Yang harus kita waspadai siapnya Ahok untuk ngotot maju dalam pilkada DKI, bukanlah tanpa alasan dan misi. Dia jelas mengincar kursi RI-2, RI-1, jika ia berhasil duduk di Gubernur DKI. Liat saja sekarangpun kebijakanya sudah banyak berseberangan dengan umat Islam seperti dilarangnya Iedul Qurban memotong hewan qurban di halaman masjid, dan ini surat edaran camat Tanah Abang pun sudah menyebar. Inilah miniatur umat Islam mulai diatur tanpa alasan yang masuk akal. Dan masih banyak yang lainnya,” tegas Abu Al-Izz.

Dalam jumpa persnya, Jubir HTI Ismail Yusanto menjelaskan bahwa gagasan HTI itu tidak melanggar toleransi. “Saya melihat ummat Islam sudah sangat toleransi. Contoh negara ini mayoritas Muslim, tapi saat hari nyepi di Bali kita yang juga toleransi mengikuti aturan wilayah Bali. Jadi umat islam harus tolerans seperti apa lagi?” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar DPRD DKI merumuskan Perda  agar Cagub dan Cawagub DKI Jakarta wajib warga Betawi asli dan “beragama asli” daerah tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan terkait dengan otonomi daerah mungkin DPRD DKI bisa merumuskan Perda bahwa Cagub, Cawagub wajib warga betawi asli dan beragama asli daerah tersebut, seperti di Papua ada Perda seperti itu,” pungkasnya. (Yan/Gie)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*