Asep Wahyu DPRD Jabar: “Perilaku Koruptif di Level Desa Kadang Lebih Mengerikan”

Salah satu rumah yang mendapat bantuan dana RTLH di Banyuresmi. Dana bantuan tersebut diduga dikorupsi oleh oknum Pemdes sehingga hanya sebagian dari dana tersebut yang diterima oleh warga. (dok. KM)
Salah satu rumah yang mendapat bantuan dana RTLH di Banyuresmi. Dana bantuan tersebut diduga dikorupsi oleh oknum Pemdes sehingga hanya sebagian dari dana tersebut yang diterima oleh warga. (dok. KM)

BOGOR (KM) – Terkait banyaknya temuan penyelewengan anggaran Dana Desa baik di pusat maupun daerah menjadi sorotan dan kecaman keras dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya. Terutama salah satu kasusnya adalah ditemukannya penyelewengan dana pembangunan RTLH di Desa Banyuresmi, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, yang merupakan dapil pemenangannya.

Dalam pesan singkat melalui WhatsApp kepada Kupas Merdeka, Asep Wahyu mengatakan, “Top.., tinggal tunggu saja temuan dan tindakannya. Perilaku koruptif di level bawah kadang lebih mengerikan, meski jumlah uangnya mungkin saja sedikit tapi cenderung masif.”

“Shock-therapy dalam bentuk penindakan terhadap aparat desa yang terbukti melakukan penyelewengan atas Dana-Dana Desa dan Dana bantuan untuk masyarakat di bawah di harapkan dapat efektif menghentikan tabiat berbahaya tersebut,” kata Asep Wahyu, Jumat 12/8.

Lebih lanjut lagi politikus Partai Demokrat itu mengatakan, “Jangan dipandang soal besaran jumlahnya tapi perilaku menyeleweng pada aparat Desa itulah yang bisa jadi menyuburkan watak koruptif dan menjadikan permisifnya penyelewengan pada masyarakat di level bawah.”

Advertisement

Di duga adanya main sogok menyogok atau tutup kasus dan adanya jatah setiap program anggaran kepada oknum camat, inspektorat dan instansi terkait menjadi ajang lancarnya “korupsi berjamaah”, mendapat kecaman keras dari politukus Demokrat ini.

“Pemeriksaan harus disusur dari penerima bantuannya. Kita berharap masyarakat pun mau jujur mengatakan berapa yang dia terima. Baru ke atasnya. Kalau masyarakatnya nrimo saja, repot juga.”

Karena ada unsur pembohongan publik dan banyak modus dari oknum Kades, banyak anggota masyarakat merasa tidak berdaya dalam mengawal pembangunan Desa sesuai amanat undang-undang Desa No. 6 tahun 2014. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*