AMPB Siapkan Demo Besar-Besaran, Kecam Kekosongan Wabup Bogor dan SILPA

Para Aktivis lintas generasi adakan diskusi di padepokan Raga Wishesa Kijalu Gunung Geulis Pamijahan (dok. KM)
Para Aktivis lintas generasi adakan diskusi di padepokan Raga Wishesa Kijalu Gunung Geulis Pamijahan (dok. KM)

BOGOR (KM) – Hasil pertemuan ormas Aliansi Mayarakat Penyelamat Bogor (AMPB) yang kedua di Padepokan Raga Wishesa Kijalu, Gunung Geulis Pamijahan, Rabu malam (24/8), menghasilkan kesepakatan bahwa persoalan kekosongan Wakil Bupati dan persoalan SiLPA menjadi catatan yang harus disikapi. Adapun langkah kongkritnya disepakati ada gerakan massa rakyat melalui aksi demontrasi besar-besaran yang akan di laksanakan pada hari Kamis pekan depan (31/8).

Aksi massa yang akan digalang AMPB didasari dari pembiaran kekosongan Wakil Bupati oleh Dewan Legislatif, yang berimbas tidak maksimalnya pembangunan dan pelayanan publik, serta tidak maksimalnya penyerapan anggaran yang berakibat SILPA Kabupaten Bogor (Rp. 1,9 T) terbesar se-Indonesia.

“Ini harga mati, kekosongan Wakil Bupati harus terisi, kita akan mendesak kepada dewan legislatif khususnya koalisi kerahmatan pengusung Bupati dan Wakil Bupati agar segera mengajukan calon Wakil Bupati, demi kestabilan dan maksimalnya pelayanan dan pembangunan publik,” ujar koordinator AMPB Ruhiyat Sujana.

Dalam diskusi, tokoh aktivis senior Lulu Azhari mengatakan, “Bupati Bogor bukan menolak bantuan, dana bantuannya ada yang ngawal dan proyeknya harus dapat oleh yang ngawal, Silpa 2015 sebesar 1,9 T akibat berebutnya proyek kubu kerahmatan hijau dan kuning, sedang adu kekuatan dan adu pengaruh, dari pada ramai semua, Bupati ambil sikap di jadikanlah silpa 2015, aktivis dan LSM dijadikan wayang dagelan, emang enak, yang harus tanggung jawab siapa?” kata Kijalu.

Advertisement

“Bogor akan bangga punya aktivis-aktivis yang mau bergerak dari hati yang tulus, ikhlas untuk memajukan kesejahteraan, kemandirian, kemerdekaan yang hakiki untuk menuju masyarakat Bogor yang bermartabat,” Kijalu menambahkan.

Lebih lanjut Kijalu menyampaikan, “jangan untuk datang ke Puskesmas saja bayar 5 ribu dan gak jelas, lima ribu itu datang ke kas apa. Datang ke sekolah, ah harus bayar uang bangunan, dan sama gak jelas pembangunan yang akan di bangunnya. Ini salah siapa? Coba kita renungkan secara jernih, masyarakat demo malah dipenjarakan, kasus di Rumpin masih tersisa saat ini yang demo jalan di tahan Polres, ini menjadi keprihatinan kita semua. Kuncinya untuk pengisian kekosongan Wakil Bupati adalah kedewasaan dua kubu yang adu kekuatan di koalisi kerahmatan,” tutup Kijalu. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*