AMPB: “Pemkab Bogor Gagal Jalankan Amanat Konstitusi dan Amanat Rakyat”

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) saat bertemu di Padepokan Kijalu, Pamijahan (dok. KM)
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) saat bertemu di Padepokan Kijalu, Pamijahan (dok. KM)

BOGOR (KM) – Bupati Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor dinilai gagal menjalankan roda pemerintah, tercermin dari gagalnya mengisi kekosongan wakil bupati dan besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA. Hal tersebut diungkapkan oleh koordinator Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor, Ruhiyat Sujana dalam diskusi bersama KM, Jumat 26/8.

“Dua hal tersebut menjadi kesimpulan kegagalan Pemkab menjalankan amanat konstitusi dan amanat rakyat,” lanjutnya.

Menurutnya, kekosongan wakil bupati adalah amanat konstitusi sehingga “Pemda Bogor sudah tidak bermartabat ketika mempermainkan konstitusi dan banyaknya SiLPA, menjadi catatan bahwa Pemda sudah tidak peduli terhadap kepentingan rakyat, banyak aspek negatif dari dampak SiLPA dari berbagai aspek, sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kesimpulan lain bahwa SiLPA penyebab utama dari kemiskinan,” ujarnya.

Selain itu, Ruhiyat menengarai ada unsur kesengajaan anggaran tersebut diendapkan untuk mendapatkan keuntungan bunga atau jasa giro oleh oknum-oknum tertentu. “Dua hal diatas menjadi persoalan pokok yang harus diselesaikan pemerintahan daerah dan kami mendesak itu,” tukas Ruhiyat.

Menurut aktivis senior Lulu Azhari Lucky alias Kijalu, permasalahan yang Bogor semuanya bermuara ke segelintir pejabat yang paling bertanggungjawab. “Tetap saja membicarakan apapun di Kabupaten Bogor itu muaranya ke RADAR Bogor: Rahmat, Adang, Dedi Bahtiar, Ade Jaro dan Rustandi, dan pendampingnya yah Bupati sekarang. Terkait otonomi daerah mutlak seluruh kebijakan di daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara pemerintahan daerah,” ujar Kijalu.

Advertisement

Lebih lanjut Kijalu mengatakan, “yang menjadi pertanyaan aktivis terkait Silpa yang besar jelas ada jasa gironya, apakah jasa giro ini juga menjadi bancakan semua penyelenggara daerah di Kabupaten Bogor.”

“Jangan-jangan ada yang di deposito juga Silpanya oleh BPKAD atau oleh siapa di mainkannya Silpa ini, jadi saudara saya RY [mantan bupati bogor Rahmat Yasin -red] itu sudah berhasil membuat status quo yang sistematik di Kabupaten Bogor. Luar biasa,” tegas Kijalu.

Menurut Kijalu, masalah Silpa berkaitan dengan perebutan proyek diantara kubu politik. “Kalau ketakutan itu sih retorika saja kan ada supervisi, dan bapak presiden kita sudah menyampaikan jangan takut untuk mengambil kebijakan publik, tetap saja ini dampak dari berebut proyek kubu hijau dan kuning yang berada di koalisi kerahmatan,” tutup Kijalu. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*