Warga Desa Banjarwaru Ciawi Akui Punya Segudang Bukti Korupsi Kades

Korupsi
Ilustrasi penanganan kasus tindak pidana korupsi.

BOGOR (KM) – Terkonsentrasinya pembangunan yang dimulai dari desa dengan tambahan anggaran dari APBN belum meningkatkan secara signifikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh desa di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Pengamat anggaran Kabupaten Bogor, Imam Wijaya, SH., mengatakan, diterbitkanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai respons nyata dari pemerintah terhadap realita kesenjangan pembangunan yang terjadi selama ini antara daerah perkotaan dan pedesaan.

“Tapi niat pemerintah belum sejalan dengan realitas, banyak anggaran desa disalahgunakan seperti yang terjadi di Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi. Dana Desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, belum digunakan secara optimal tapi malah cenderung koruptif,” ungkap tokoh pemuda Desa Banjarwaru ini.

Imam mengemukakan, hal itu diduga kuat terjadi karena pembangunan di Desa Banjarwaru stagnan sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes Banjarwaru sekitar Rp2,6 miliar.

Stagnasi pembangunan dan dugaan kuat terjadinya prilaku koruptif di Banjarwaru ini, kata Imam, akhirnya menjadi landasan dasar unsur masyarakat di Desa Banjarwaru seperti BPD, RW, RT, LPM, dan tokoh masyarakat setempat yang menuntut Kades mundur.

“Penyelewengan dilakukan dengan terang-terangan dan menimbulkan kerugian ratusan juta. Unsur korupsi pun sudah terpenuhi yakni dari pengelolaan dana tidak sesuai prosedur, ada kerugian negara, dan juga dilakukan dengan sengaja untuk memperkaya diri. Prilaku koruptif turun sampai tingkat desa dan ini merupakan preseden buruk bagi Kabupaten Bogor,” tegas Imam.

Hal senada disampaikan oleh tokoh pemuda RW 03 Desa Banjarwaru, Heri Falcon. Ia mengatakan bahwa selama kepemimpinan Iip Syarifudin selama dua tahun Desa Banjarwaru stagnan.

“RT, RW, dan tokoh masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam pembangunan. Padahal pembangunan tersebut diperuntukan bagi masyarakat. Tidak pernah dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan artinya prilaku koruptif semakin kuat dan itu terbukti. Maka saya sebagai tokoh pemuda meminta Kepala Desa ditangkap dan diadili karena kami mempunyai bukti konkrit Kepala Desa melakukan korupsi,” tandas Heri Falcon.

Imam kembali menegaskan, di sisi lain di tingkat pengawasan tidak berjalan dan cenderung melindungi sehingga prilaku koruptif tersebut bisa tumbuh subur di seluruh desa di Kabupaten Bogor.

“Maka atas hal tersebut kami menuntut; pertama, Mendesak kepada penegak hukum untuk menangkap dan mengadili Kepala Desa Banjarwru karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi,” katanya.

“Kedua, meminta kepada Pemkab Bogor untuk memecat Kades Banjarwaru. Ketiga, meminta kepada Pemkab Bogor untuk mengevaluasi seluruh desa untuk tidak bermain-main tentang anggaran desa. Keempat, meminta kepada BPMPD, Inspektorat dan penegak hukum untuk menjalankan fungsinya dan tidak bermain mata karena kesejahteraan masyarakat yang dipertaruhkan,” lanjutnya.

Banyak Program Fiktif, Penyunatan Dana Pembangunan dan Pemotongan Dana Bantuan

Warga mendesak Kepala Desa Iip Syarifudin mundur dari jabatannya karena Kades dinilai telah ‘merampok’ hak-hak mereka. Kekecewaan warga Banjarwaru ini adalah klimaks dari berbagai persoalan yang terjadi selama dua tahun Iip menjabat. Meski telah kerap kali diingatkan namun tak pernah menggubris, baik diingatkan secara lisan maupun resmi tertulis oleh Ketua RT, RW, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan tokoh masyarakat.

Beberapa persoalan utama yang menjadi alasan masyarakat Banjarwaru. Di antara tudingan yang diutarakan beberapa tokoh masyarakat adalah adanya banyak program fiktif, dugaan kuat tindak pidana penyunatan dana pembangunan rata-rata 50 persen, pemotongan dana bantuan bencana, pemotongan dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) per Kepala Keluarga sebanyak Rp. 2 juta, dan tidak direalisasikannya Dana Desa sebesar Rp. 396 juta padahal telah ditransfer oleh Pemerintah dua hari sebelum bulan puasa.

Advertisement

Ketua RW 03 Desa Banjarwaru, Emul, mengatakan, dirinya siap tampil terdepan jika diperlukan untuk membeberkan segudang bukti pelanggaran kinerja Kades.

“Hasil penelusuran dan pengumpulan bukti-bukti, beberapa program pembangunan fiktif. Saya sangat miris. Kami sudah adukan ke Inspektorat dan DKP,” ujar Emul.

“Biaya yang diterapkan tak sesuai dengan pagu anggaran yang tercatat di Laporan Pertanggungjawaban (LPj). Rata-rata bantuan disunat 50 persen. Sudah saatnya amanat warga ke Kades dicabut,” ungkapnya.

Hal senada dikatakan Ketua RW 07 Tata. “Sama, di wilayah kami terjadi pemotongan dan penyelewengan dana oleh Kades. Warga siap menggugat,” tukasnya.

Ketua RW 10, Haris, malah mengatakan banyak warga dan pengurus yang jadi saksi mata pelanggaran yang dilakukan Kades. “Hak-hak warga sudah dirampok Kades,” tegasnya.

Ketua RW 02 Riri, mencontohkan, wilayahnya mendapatkan bantuan dana pembuatan turap sebanyak Rp. 14 juta. “Saya tak tahu, ditutupi kades. Setelah diselidiki yang turun hanya Rp. 7 juta. Itu pun Rp. 4 juta dana sumbangan warga. Masyarakat sudah geram,” jelasnya, seraya diamini oleh Ketua RW 09 Endang dan Ketua RW 08.

Ketua BPD Banjarwaru, Dede Rahmat alias Acil, saat dikonfirmasi, membenarkan bahwa masyarakat melalui Ketua RT dan RW banyak yang kecewa dan melaporkan buruknya kinerja Kades karena telah melakukan banyak pelanggaran aturan tingkat Pusat, Pemda, maupun Perdes.

“Semua laporan masyarakat telah kami terima dan kami crosscheck ke Pemkab Bogor. Dan benar adanya. Kami juga sudah berulang kali menyampaikan teguran secara lisan maupun resmi tertulis kepada Kades tapi tak digubris. Maka kami akan mengambil tindakan tegas. Senin besok akan kami layangkan teguran lagi ke Kades. Dana sebesar Rp2,66 miliar untuk Banjarwaru harus diselamatkan,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam program RTLH BPD tak mendapat koordinasi termasuk tak melibatkan RT dan RW. “Padahal 18 warga penerima dari total 45 penerima semua teriak hanya mendapatkan Rp7-8 juta dalam bentuk barang. Dana RTLH dipegang Kades, seharusnya oleh tim,” beber dia.

Acil mengatakan bahwa sikap sang kades tak ada bedanya dengan mantan Kades Banjarwaru, Asep Mardiyanto. “Saya sudah memprediksi sejak awal kinerja kades buruk. Saya pernah lapor ke Bupati ada dugaan kuat korupsi dana jalan 50 persen dari Rp. 100 juta. Namun waktu itu sempat ditahan camat,” ujarnya.

Mantan Ketua BPD Ahmad Firdaus menandaskan, BPD selalu memaksa Kades agar menggelar Musyawarah Desa (Musdes) karena banyak laporan masyarakat. “Tapi tak dilaksanakan. Semua sudah di-Perdeskan dan tak boleh diubah. Faktanya Kades jalan sendiri tak sesuai Perdes. Kades pernah memalsukan stempel BPD. Karena DD bisa cair kalau ada rekomendasi RAB yang diteken  oleh RT dan RW. Tapi ini aneh, RT RW dan BPD tak meneken tapi bisa cair,” tandasnya. (Raden/cep)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*