WALHI Temukan 9 Lagi Pelanggaran Proyek PLTM JDG

Anggota PPIKADP saat mendatangi WALHI Jawa Barat di Bandung (dok. KM)
Anggota PPIKADP saat mendatangi WALHI Jawa Barat di Bandung (dok. KM)

BOGOR (KM) – Setelah sebelumnya menemukan sejumlah pelanggaran pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) binaan PT. JDG di Pamijahan, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Barat, membeberkan kembali hasil investigasi mereka pada 17-18 Juni lalu dan mengungkap 9 lagi indikasi pelanggaran pada proyek tersebut.

Adapun kesembilan indikasi pelanggaran adalah sebagai berikut:

  1. Besaran kapasitas energi listrik yang di hasilkan sekitar 19 MW, berbeda dengan kapasitas yang di rencanakan sebagaimana dalam dokumen UKL-UPL yang di buat oleh PT. Jaya Dinamika Geohidroenergy (JDG) sebesar 12,8 MW.
  2. Pembangunan keempat PLTMH seharusnya dilengkapi dengan dokumen AMDAL bukan UKL-UPL, bahkan harus di lengkapi dengan kajian resiko bencana.
  3. Secara keseluruhan, pembangunan PLTMH telah memakai sempadan, mengurangi badan sungai, menimbun sempadan dan badan sungai
  4. Pembangunan PLTMH BI sudah mengakibatkan longsor yang menghilangkan jalan Desa, rumah-rumah warga, mematikan saluran irigasi dan menyempitkan sungai Cianten
  5. Pembangunan PLTMH telah merugikan para peternak ikan kolam air deras karena pasokan air berkurang dan menyebabkan kolam-kolam ikan tercemari lumpur longsoran sehingga merugikan peternak ikan
  6. Kewajiban perusahaan untuk mengganti kerugian yang di alami peternak ikan yang terkena pencemaran lumpur/longsoran belum di lakukan
  7. Pihak perusahaan pun belum memberikan ganti rugi terhadap rumah-rumah warga yang rusak/hilang karena longsor
  8. Secara aturan, pembangunan PLTMH berpotensi melanggar UU No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No. 22 Tahun 2010 tentang bangunan dan UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana beserta aturan turunan
  9. Pembangunan PLTMH berpotensi melanggar Perda yang mengatur RUTR, perizinan bangunan gedung dan lain-lain.

Menanggapi hasil kajian investigasi WALHI, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Kukuh Sri Widodo ketika dikonfirmasi Kupas Merdeka lewat sambungan telepon, Rabu (13/7) mengatakan, “DPRD sudah menerima hasil kajian Walhi, yang nantinya akan di rapatkan bersama. Setelah kajian Walhi di rapatkan, dan kajian Walhi benar, DPRD akan merekomendasikan ke bupati untuk ditindak lanjuti permasalahan antara petani ikan dengan PT. JDG.”

Advertisement

Para petani ikan yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Kolam Air Deras Pamijahan (PPIKADP) melakukan rapat pada Senin (11/7) setelah menerima hasil kajian investigasi Walhi dan meminta Pemerintah agar menutup dan bertindak tegas terhadap PT. JDG dan petani ikan siap menuntut sampai sidang gugatan ke PTUN.

“Itu kan hasil kajian investigasi Walhi, yang mengharuskan ganti rugi. Pemerintah harus menutup PLTMH PT. JDG, dan hasil rapat petani ikan bulat, siap menuntut sampai ke PTUN pun,” kata para petani ikan.

Humas PPIKADP dan salah satu anggota tim 9, Gery Permana saat dikonfirmasi mengatakan bahwa hasil kajian Walhi sudah jelas dan indikasi-indikasi pelanggaran dan kesalahan tertulis dan terperinci yang mana akan dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan, baik di pengadilan umum ataupun PTUN.

“Salah satu yang di garis bawahi, terkait AMDAL yang seharusnya di terbitkan oleh JDG, bukan UKL-UPL, kami berharap adanya ketegasan baik dari Legislatif maupun Eksekutif Pemerintah Daerah, terkait dugaan-dugaan pelanggaran PLTMH PT. JDG,” lanjut Gery.

Menanggapi hasil kajian Walhi, pihak kuasa hukum PT. JDG, Susanto, enggan memberikan komentar karena pihaknya belum menerima hasil kajian investigasi Walhi.

“Kami belum ada surat resmi perihal hasil kajian Walhi, jadi kami belum bisa beri tanggapan,” katanya lewat pesan singkat kepada Kupas Merdeka.

Sedangkan sikap sebagian pihak di PT. JDG melihat secara negatif upaya yang tengah ditempuh oleh para petani ikan. Hal itu diungkapkan oleh Chief Security JDG, Didin.

“Kalau mencari keadilan tempatnya di Pengadilan, kalau mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan hendaknya DPR juga melihat bahwa hadirnya JDG di Pamijahan sampai dengan sekarang sudah menampung tenaga kerja masyarakat warga lokal sudah 100 orang lebih dan di dalamnya ada keluarga petani ikan. Adanya PT. JDG di Pamijahan atas dukungan dari petani ikan juga dari mulai pembebasan tanah sampai pelaksanaan pembangunan,” ujar Didin. (Dian Pribadi/Tri)

Advertisement
Komentar Facebook

1 Trackback / Pingback

  1. DPRD Jabar: Pemkab Bogor Harus Berpihak Pada Rakyatnya – KUPAS MERDEKA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*