Prona di Desa Telukpinang Ciawi Dibanderol Rp 2 juta, Warga Curiga Pungli

Sertipikat hak milik tanah (stock)
Sertipikat hak milik tanah (stock)

BOGOR (KM) – Program Operasi Nasional Agraria (Prona) dalam membuat sertifikat tanah secara massal dikeluhkan masyarakat usaha kecil menengah (UKM) di Desa Telukpinang Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Pasalnya, program yang seharusnya gratis nyatanya dibanderol  Rp 2 juta per orang oleh pemerintah desa setempat.

“Untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) lewat prona, katanya diminta Rp 2 juta. Bagi kami dana sebesar itu sangat berat, makanya kami bingung,” kata warga setempat yang tidak mau disebutkan namanya kepada Kupas Merdeka, Kamis (14/07/2016).

Lanjut dia, seharusnya pembayaran yang harus dikeluarkan tidak sebesar itu karena program tersebut diperuntukan bagi warga pelaku usaha kecil dan menengah.

“Walaupun tetap harus dipungut tapi jangan terlalu mahal, masyarakat kecil mana mampu membayar Rp 2 juta, untuk makan saja sudah susah,” kesalnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Telukpinang, Tatang, mengakui bahwa pihaknya melakukan pungutan biaya sebesar Rp 2 juta untuk berbagai macam keperluan yang harus dibayar oleh 100 orang warga UKM penerima prona. Dia  mengklaim biaya Rp 2 juta tersebut berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat.

Advertisement

“Adapun biaya itu untuk materai, operasional ke BPN, biaya pengisian data dan untuk kebutuhan pengukuran, bukan untuk kepentingan kades,” kilahnya, Selasa (12/07/2016).

Lanjut Tatang, semua biaya itu untuk proses pengurusan demi kepentingan warga yang ingin memiliki sertifikat.

“Kalau membuat Akta Jual Beli (AJB) mencapai Rp 3,5 juta dan sertifikat ini hanya Rp 2 juta, masyarakat tahu terima bersih,” ujarnya.

Sementara Kepala BPN Kabupaten Bogor H. Muhamad Amin Arsyad saat dihubungi via pesawat selulernya, secara tegas menyatakan, tidak ada pengutipan dalam pengurusan sertifikat tanah melalui program prona. Biaya pengurusan pembuatan sertifikat tanah melalui prona itu semuanya ditanggung oleh pemerintah yang dibebankan dalam APBN.

Begitupun, pihaknya berjanji akan mengecek kembali kebenaran laporan tersebut. Jika memang benar ada oknum pegawai yang melakukan pengutipan seperti dilaporkan akan ditindak.

“Dari kantor BPN tidak ada pengutipan biaya pengurusan sertifikat tanah prona. Tapi, jika pengutipan oleh petugas desa sekedar uang minum itu saya tak tahu,” tegas Amin. (ded/pend)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*