PLN Rayon Talang Padang Lampung Terjangkit Penyakit “Kudis, Kurap dan Kutil”

Kantor PLN Rayon Talang Padang, Lampung (dok. KM)
Kantor PLN Rayon Talang Padang, Lampung (dok. KM)

LAMPUNG (KM) – Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai salah satu perusahaan besar dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan sebagai perusahaan pro rakyat yang anti suap, dengan mengusung jargon “No Suap”. Namun pada kenyataannya di lapangan, berbagai program layanan bagi masyarakat tampaknya malah dijadikan lahan obyekan oleh para oknum pegawai PLN demi memperkaya diri sendiri. Seperti halnya yang terjadi di lingkungan kantor PLN Rayon Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

“Berjalan baiknya sistem, aturan dan kedisiplinan dalam manajemen sebuah perusahaan tergantung pada kinerja pimpinannya. Gimana bawahan mau disiplin, di hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama hari raya Idul Fitri saja Pak Yordan (manajer PLN Rayon –red) malah mangkir tidak masuk kerja. Pantas saja banyak karyawannya yang tidak masuk kerja,” ungkap salah satu karyawan PLN Rayon Talang Padang, yang enggan menyebutkan namanya kepada KM.

Sejumlah warga Pekon Darussalam menilai bahwa kinerja PLN Rayon Talang Padang masih jauh dari kata baik. “Kantor PLN Rayon Talang Padang di bawah pimpinan Yordan masih terjangkit penyakit kudis alias kurang disiplin, kurap alias kurang rapi dalam memantau kinerja pelayanan kepada masyarakat dan terjangkit penyakit kutil alias kurang teliti dalam melaksanakan pekerjaannya,” ujar warga berinisial Yt.

Menurut warga, berbagai kecurangan yang dilakukan oleh oknum petugas PLN kerap terjadi pada saat pemasangan instalasi aliran listrik. Berdasarkan hasil investigasi KM, sejumlah warga mengaku dikenakan biaya siluman atau di luar biaya resmi oleh oknum petugas untuk pemasangan, dengan tarif yang berkisar antara Rp. 2.200.000 hingga Rp.  2.900.000. Selain itu, Sertifikat Standar Laik Operasional (SLO) disinyalir palsu. Pemalsuan data tersebut dilakukan oleh dua oknum petugas PLN, berinisial zul dan gun. Kecurangan lainnya yakni korupsi kabel. Dalam ketentuannya, kabel yang seharusnya terpasang adalah sepanjang 30M. Namun ternyata petugas di lapangan mengatakan hanya 20M.  MCB yang terpasang pada meteran customer tidak standar milik PLN karena menggunakan MCB Warung.  kabel yang terpasang pada instalasi juga tidak sesuai standar PLN sehingga rawan terjadinya konsleting listrik.

Advertisement

“Yang tidak kalah pentingnya pada saat pemasangan tiang listrik 15 tiang, warga diminta iuran 60 ribu rupiah per KK. Ini kejadian 3 tahun yang lalu. Info dari supendi, vendor bagian pemasangan tiang hanya tiang aja yang dipasang, sementara kabel bukan tugasnya jadi harus biaya terpisah,” tambah salah satu warga Pekon Darussalam.

Lebih parahnya lagi, saat sejumlah warga pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS) hendak mengajukan permohonan sambungan listrik baru, petugas PLN menyatakan bahwa sambungan listrik dengan daya 900Va sudah tidak ada lagi, karena menurutnya pemerintah sudah tidak menyediakan lagi listrik subsidi untuk rakyat miskin.

Ironisnya, saat wartawan KM berulangkali mencoba mengkonfirmasi terkait temuan -temuan tersebut kepada manajer PLN Rayon Talang Padang, Yordan, yang bersangkutan selalu menghindar dan enggan memberikan keterangan. (Gie/Arnadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*