WALHI Jawa Barat Temukan 12 Pelanggaran Proyek PLTM JDG

Anggota PPIKADP saat mendatangi WALHI Jawa Barat di Bandung (dok. KM)
Anggota PPIKADP saat mendatangi WALHI Jawa Barat di Bandung (dok. KM)

BANDUNG (KM) – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat direkomendasikan oleh DPRD Kabupaten Bogor sebagai tim independen untuk menginvestigasi dampak pasca longsor di Kampung Muara, Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor November 2015 silam. Permasalahan lingkungan saling terkait dan telah berdampak besar terhadap kehidupan para petani ikan dalam bentuk “pemiskinan, ketidakadilan dan menurunnya kualitas hidup” para petani ikan yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Air Deras Pamijahan (PPIKADP).

Dari hasil investigasi yang dilakukan 17- 18 Juni 2016, WALHI menghasilkan 12 kajian, dimana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Cianten PT. JDG ditengarai banyak melakukan pelanggaran.

Berikut pelanggaran yang ditemukan oleh WALHI dalam proyek tersebut:

  1. Pembangunan Water Way di lakukan di lokasi yang rentan/rawan bencana,
  2. Pembangunan telah menimbulkan longsoran tanah yang berdampak pada menyempitnya badan sungai Cianten, hingga membanjiri rumah-rumah warga Kampung Muara dan mengakibatkan lumpur mencemari sungai sehingga mematikan ikan-ikan kolam air deras warga dan hilangnya sawah-sawah warga,
  3. Longsor yang diakibatkan oleh pembangunan Water Way dilakukan di sempadan sungai mengurangi garis sempadan sungai,
  4. Bekas galian Water Way dibuang sembarangan dan menimbun sempadan sungai,
  5. Longsor yang diakibatkan oleh pembangunan Water Way telah menghilangkan jalan warga dan saluran irigasi,
  6. Pembangunan Water Way di atas pemukiman juga mengancam pemukiman yang di bawahnya,
  7. Pembangunan Power House (PH) di lakukan di sempadan sungai dan menimbulkan penyempitan sungai,
  8. Tidak di temukan tempat khusus pengolahan sampah dari sampah-sampah yang telah di saring,
  9. Ketinggian bendungan tidak sesuai dengan rencana yang sudah ada,
  10. Konstruksi pembangunan yang rentan dan tidak menjamin keamanan dan ketahanan bangunan,
  11. Di lokasi longsoran di temukan retakan-retakan yang sangat potensial terjadi longsor susulan,
  12. Saluran pembuangan air di Headphone/pipa sangat kecil.

“Menurut hemat kami sudah sangat jelas mengenai dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PLTM PT. JDG, dan kajian tersebut akan kami jadikan dasar untuk menuntut hak-hak para petani ikan yang telah mengalami kerugian baik secara material maupun immaterial. Selanjutnya hasil kajian tersebut akan kami sampaikan kepada Ketua Komisi I, II, III, dan IV serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor agar jajaran legislatif di bumi Tegar Beriman ini mengetahui dan bertindak tegas terhadap perusahaan PLTM PT. JDG yang diduga telah melanggar aturan,” kata Gery Permana, Humas PPIKADP, saat dikonfirmasi Kupas Merdeka, Senin (11/7).

Advertisement

Lebih lanjut Gery mengatakan, “setelah menerima hasil kajian tersebut, Kami harap agar DPRD Kabupaten Bogor dapat memanggil para pihak untuk melakukan upaya mediasi terakhir, karena Kukuh Sri Widodo (Ketua Komisi I) DPRD Kab. Bogor pada saat dikonfirmasi hari Sabtu 02/07/16 menyampaikan bahwa pihaknya sedang menunggu hasil Kajian dari WALHI.”

Berikan 5 Rekomendasi

Dari hasil kajian yang telah di lakukan Walhi Jabar pembangunan PLTM dinilai berpotensi melanggar Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang No. 11 tahun 1974 Tentang Pengairan, dan Undang-undang No. 22 Tahun 2010 Tentang Bangunan gedung.

Menanggapi itu, Walhi Jabar memberikan 5 rekomendasi:

  1. Pemerintah dan Pemerintahan Daerah harus menutup keempat PLTM (B1,C1,C2,C3),
  2. Pemerintah harus melakukan audit pembangunan PLTM C1, C2, C3, bahkan menindak pelanggaran-pelanggaran hukum yang di lakukan PT. JDG,
  3. PT. JDG harus merealisasikan kesepakatan kompensasi yang telah di sepakati,
  4. PT. JDG harus mengganti kerugian akibat longsor dan lumpur yang mematikan ikan yang di alami oleh para petani ikan kolam air deras,
  5. PLN harus menghentikan pembelian listrik yang dihasilkan oleh PT. JDG.

Humas PPIKADP Gery Permana menyampaikan hasil kajian Walhi Jabar kepada Ketua Komisi I, II, III dan IV serta Ketua DPRD Kabupaten Bogor agar mengetahui dan bertindak tegas terhadap PT. JDG yang diduga banyak melakukan pelanggaran.

“Jika belum adanya kesepakatan dari kedua belah pihak pada upaya mediasi nanti, maka para petani ikan yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Kolam Air Deras Pamijahan (PPIKADP)  akan  menempuh jalur litigasi. Baik melalui peradilan umum, ataupun melalui peradilan Tata Usaha Negara (PTUN),” kata Gery.

Ketika hendak dikonfirmasi, pihak Kuasa Hukum PT. JDG tidak bisa memberikan komentar baik lewat telepon dan SMS terkait hasil kajian investigasi dan rekomendasi Walhi Jabar. (Dian Pribadi/Tri)

Advertisement
Komentar Facebook

1 Trackback / Pingback

  1. WALHI Temukan 9 Lagi Pelanggaran Proyek PLTM JDG – KUPAS MERDEKA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*