SD Negeri Mengontrak Gedung Sekolah, Disdik Depok tidak Pernah Lapor ke DPRD, Walikota

Dokumen perjanjian sewa gedung SDN Panmas 2 Depok antara Dinas Pendidikan dengan Lembaga COrnelis Chastelen (dok. KM)
Dokumen perjanjian sewa gedung SDN Panmas 2 Depok antara Dinas Pendidikan dengan Lembaga COrnelis Chastelen (dok. KM)

DEPOK (KM) – Skandal dana siluman untuk pembayaran sewa gedung oleh SD Negeri Pancoran Mas 2 perlahan sudah mulai terungkap. Sebelumnya, Wakil Walikota Depok Pradi Supriyatna mengatakan bahwa dirinya “baru dengar ada SDN di Depok yang masih ngontrak,” dan mengaku akan secepatnya memanggil dinas pendidikan untuk ditanyakan.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi C DPRD Kota Depok dari Fraksi PAN, Azhari. “DPRD tidak pernah melihat adanya data laporan Dinas pendidikan kota Depok terkait SDN yang masih ngontrak, apalagi sudah diatas 10 tahun. Jika benar ada data yang valid kita akan bahas pada rapat anggaran,” tegasnya.

“Di dalam rapat banggar akan kita tanyakan pada Disdik kenapa sampai saat ini masih ada sekolah negeri yang masih ngontrak, apalagi tidak ada laporan pada kami,” imbuhnya. Dirinya berharap Ketua Disdik kota Depok dapat bertanggung jawab atas permasalahan ini dan meminta Walikota Depok agar segera mencarikan lahan serta membuatkan gedung sekolah yang baru. “Agar tidak ada lagi Sekolah Negeri yang ngontrak,” ketus Azhari.

KM juga berhasil mengkofirmasi Fredy, kepala bagian aset di Lembaga Cornelis Chastelen, pada Rabu 27/7, yang mengungkapkan bahwa kontrak dilakukan tiap tahun dan selalu mengalami kenaikan. “Untuk 2016 sudah mencapai Rp 185.000.000/tahun. Biasanya yang suka urusin sewa ini Hendi, Saman, Dewa, mereka itulah yang sering kasak-kusuk untuk menemui ketua yayasan kami. Bahkan untuk tahun ini pihak Disdik kota Depok telat 7 bulan,” jelas Fredy.

Advertisement

Berdasarkan dokumen yang didapat team KM, ada 4 nama yang bertandatangan dalam urusan sewa atau kontrak dari pihak Disdik kota Depok, yakni Anton Dwi Harmani (Ketua Disdik), Syahril Simamora (Sekretaris), Mulyadi, Yeani Tri Hanawati, dan Bangkit Raharjo. Adapun dari pihak LCC ditandatangani oleh Valentino Jonathans. Dokumen tersebut bertanggal April 2012.

Sementara itu, ketua komite SDN Pancoran Mas 2 Yamin, yang juga Dosen Metode Penelitian Hukum dan Filsafat komunikasi di Universitas Pancasila, menegaskan bahwa dirinya akan melayangkan surat permohonan terkait status SDN Panmas 2 agar memiliki gedung sendiri dan tidak mengontrak.

“Surat akan ditujukan kepada pihak Kadisdik kota Depok dan Ketua komisi D DPRD kota Depok. Jika pihak Disdik kota Depok tidak juga menggubrisnya, maka akan dilaporkan langsung hal tersebut pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru Prof. Dr. Muhadjir Effendi,” ujarnya.

Dengan demikian dirinya berharap baik eksekutif maupun legislatif bisa segera merealisasikan adanya gedung untuk SDN Panmas 2 yang sudah cukup lama ngontrak. (Gie)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*