LSM KOREK: Pemkab dan DPRD Harus Bisa Mengayomi Semua Kepentingan

Ketum LSM Korek H. Roberto Surbhakti kritisi kinerja Pemkab Dan DPRD terkait berlarut-larutnya persoalan petani ikan dan PT. JDG (dok. KM)
Ketum LSM Korek H. Roberto Surbhakti kritisi kinerja Pemkab Dan DPRD terkait berlarut-larutnya persoalan petani ikan dan PT. JDG (dok. KM)

BOGOR (KM) – Berlarut-larutnya penyelesaian permasalahan soal ganti rugi antara petani ikan dan PT. JDG yang sampai 9 bulan belum ada titik temu, dan kesan ketidakseriusan pihak Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD mendapat perhatian serius dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Reformasi dan Keadilan (LSM KOREK), melalui Ketua Umumnya H. Roberto Surbhakti. Dirinya angkat bicara mengkritisi kinerja Pemkab Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor yang tidak bisa mengayomi semua kepentingan, yakni petani ikan, perusahaan dan karyawan perusahaan.

“Pihak Pemkab, administrasi instansi terkait termasuk pihak DPRD yang mewakili rakyat, supaya bisa mengayomi kepentingan-kepentingan peternak ikan, perusahaan dan kepentingan para karyawan perusahaan. Peternak ikan yang hidupnya dari berternak ikan, karyawan juga hidupnya dari bekerja dari perusahaan, sehingga tidak boleh menutup perusahaan,” kata H. Roberto kepada Kupas Merdeka, Jumat (29/7).

“Kepentingan ini harus seimbang, untuk peternak ikan, karyawan perusahaan dan kepentingan perusahaan. Intinya tidak ada pihak yang di tekan dan tidak ada yang di rugikan, kita minta pihak Pemkab dan DPRD turun tangan untuk menyelesaikannya,” tambahnya

Advertisement

Lemahnya pengawasan Pemkab dan DPRD sebagai pengawas mendapat kritikan keras dari tokoh Bogor ini, yang seakan tutup mata dan saling lempar tanggung jawab, sehingga melebar kemana-mana sampai jadi isu politik.

“Sebaiknya Pemkab, DPRD sebagai pengawas turun kelapangan, mengawasi apa yang tidak benar, apa yang kurang tolong di awasi, jangan setelah terjadi begini saling menyalahkan, kewajiban instansi terkait kurang pengawasan dan ketegasan, akhirnya merugikan semua pihak,” ujarnya.

“Pemkab dan DPRD harus bisa mempertemukan kedua belah pihak dan dapat menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat, namun jika tidak bisa, untuk mencari keadilan ambil jalur ke pengadilan, negara kita negara hukum, jangan kita salahkan seseorang karena kita bukan bidangnya lagi,” tegas Ketum LSM KOREK ini.

Ia juga mengharapkan agar permasalahan ini segera tuntas, “tidak berlarut-larut dan merembet kemana-mana, jangan masuk keranah politik.” (Dian Pribadi/Tri)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*