KUPAS INVESTIGASI: SDN Pancoran Mas 2 Diduga Mengontrak Menggunakan Dana Siluman

SD Negeri Pancoran Mas 2, Depok menempati gedung berusia ratusan tahun secara mengontrak (dok. KM)
SD Negeri Pancoran Mas 2, Depok menempati gedung berusia ratusan tahun secara mengontrak (dok. KM)

DEPOK (KM) – Ironis memang, jika ada SD Negeri yang ternyata masih mengontrak gedungnya. Khususnya kalau SD Negeri ini terletak di kota yang disebut sebagai “kota sejuta mahasiswa”, kota Depok.

Adalah SDN Pancoran Mas 2, yang terletak di kecamatan Pancoran Mas, yang saat ini dipimpin oleh sang kepala sekolah Syamsuri. Saat KM menyambangi ruang kerjanya pada bulan Juni lalu, dirinya menjelaskan bahwa sekolah tersebut menempati gedung eks markas Belanda yang telah berdiri sejak tahun 1831. Bahkan beberapa properti di dalamnya seperti bangku dan lemari yang ada di dalam kelas tampak masih asli dari zaman dulu. Jika melihat tahun berdirinya gedung yang ditempati SDN Panmas 2 ini, seharusnya bangunan tersebut sudah pantas menjadi cagar budaya.

Sedangkan SD Negeri ini berdiri pada tahun 1961, menempati gedung tersebut dengan status kontrak, membayar ke Lembaga Cornelis Castelins sebesar 165 juta per tahun pada tahun 2014, yang dibayarkan oleh Dinas Pendidikan kota Depok. “Wajar saja sampai kapanpun sekolah ini tidak pernah bisa masuk kategori akreditasi A, apalagi terpilih dalam lomba sekolah yang diadakan Disdik,” keluh Syamsuri.

Keterangan Syamsuri pun diakui oleh kepala UPT Pendidikan Pancoran Mas, Sukarjo, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya pada 13 Juni lalu. Bahkan dirinya mengakui sudah seringkali mengeluhkan hal tersebut kepada pihak Disdik tapi ditolak dengan alasan tidak ada lahan lagi disekitar kecamatan Panmas. “Padahal jika pihak Dinas Pendidikan niat mah tanah ada aja pasti. Masa dari tahun 1961 sampai sekarang 2016 gak bisa juga cari lahan, itu mah ga niat namanya,” ketus Karjo.

Saat wartawan KM berusaha mengkonfirmasi kepada kepala bidang sarana-prasarana (sarpras) Disdik kota Depok Indah Lestari, juga kepala seksi sarpras Wahyu Hidayat, mereka tidak pernah ada di tempat dan tidak menanggapi pertanyaan wartawan.

Advertisement

Dari keterangan Satibi, Kabid Pengelolaan Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset (DPPKA) Kota Depok, dirinya mengaku belum pernah menerima laporan dari pihak Disdik terkait penggunaan anggaran pembayaran kontrak SDN Panmas 2 tersebut yang sejumlah 165-175 juta rupiah. Ia berjanji akan ikut membantu dan mencari tahu terkait informasi tersebut.

“Seharusnya setiap Dinas yang ada di kota Depok ini melaporkan aset yang dimilikinya, baik tetap maupun bergerak maupun anggaran yang akan dan sudah di belanjakannya. Kesemuanya itu harus dilaporkan kepada kami DPPKA kota depok ini, jika ada laporan dari pihak luar maka DPPKA akan segera menelusuri laporan tersebut, bahkan jika memang ada pembayaran kontrak atau sewa atas bangunan SDN Panmas 2 dipastikan ada oknum yang mendapatkan komisi dan itu artinya pelanggaran sumpah jabatan sebagai PNS,” tegas Satibi.

Di awal bulan, ketika KM mencoba hendak mengupas lagi lebih dalam terkait SDN Panmas 2 dengan menemui Ketua Komisi D DPRD kota Depok Lahmudin Abdullah di kediamannya di bilangan wilayah kecamatan Sawangan, dirinya mengatakan bahwa baru pertama kali mendapatkan kabar ini. “Terimakasih atas informasi dari rekan Kupas Merdeka, karena ini hal yang baru sekali saya dengar. Saya akan segera mengagendakan untuk memanggil pihak terkait untuk mengetahui kenapa hal ini bisa terjadi dan komisi D akan merekomendasikan kepada Walikota untuk segera menyediakan lahan guna merelokasi SDN Panmas 2 tersebut. Sangat ironis kenapa sejak 1961 sampai saat ini hal sepenting ini pihak Pemkot Depok lebih banyak diam bisu seolah tidak ada masalah, padahal ini masalah besar menyangkut investasi aset pencerdasan anak bangsa,” tegasnya dengan nada geram. (gie/lie)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*