WALHI Pusat dukung WALHI Jabar Dampingi Petani Ikan Pamijahan Tuntut JDG

BOGOR (KM) – Eksekutif Nasional (Eknas) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), mendukung sepenuhnya tim WALHI Jawa Barat mendampingi para petani ikan dalam penyelesaian tuntutannya terhadap PT. JDG. Pernyataan itu dikatakan di depan perwakilan para petani ikan yang sengaja mendatangi WALHI di sela-sela acara Rakernas WALHI, Rabu (20/7).

Selain memberikan dukungan, Eknas WALHI Alin juga memberikan motivasi dan arahan terkait tindakan dan sikap yang akan ditempuh oleh para petani ikan dalam mendapatkan hak-haknya untuk kelangsungan dan kesinambungan mata pencaharian berternak ikan yang sudah turun temurun dari nenek moyang mereka, yang sudah “terenggut” oleh PT. JDG dan meminta sikap tegas dari Bupati Bogor sebagai pemangku kebijakan.

“Ini masalahnya bukan enggak bisa di selesaikan oleh Pemda, biasanya Pemda enggak mau menyelesaikan, pingpong pingpong akhirnya rakyatnya menyerah putus asa dan lari ke pusat. Padahal kebijakannya tetap ada di daerah karena otonomi daerah, jadi dari pusat balik lagi ke daerah,” terang Alin.

Alin mengungkapkan, bukan rahasia, untuk kasus-kasus lingkungan dan agraria penanganannya lamban, tidak ada yang cepat, perlu kesabaran, konsistensi dan berjuang yang kuat.

“Biasanya di iming-imingi, pecah belah, represif, intimidasi untuk memecah belah dan membuat takut masyarakat,” tambahnya.

Ada dua jalan yang bisa menyelesaikan kasus-kasus lingkungan, pertama dengan cara pendekatan politik dan yang kedua dengan langkah hukum, kedua-duanya mempunyai plus-minusnya dan membutuhkan kesabaran dan perjuangan.

“Ada beberapa peluang, kalau desakan kita kuat terhadap DPRD, jadi DPRD lah yang merekomendasikan apakah akan di bentuk Pansus yang memanggil Bupati, memaksa Bupati cepat-cepat menyelesaikan permasalahan ini. Harus kita lihat dan baca peta aktor, perusahaan ini dekat dengan partai mana, karena semua perusahaan itu punya kedekatan dengan partai, banyak yang biayai caleg-caleg untuk pemenangan.”

“Bupati relasi politiknya ke siapa, sehingga mungkin partai politiknya yang bisa menegurnya ketimbang kita, karena partai politik kan lebih berkuasa daripada rakyat. DPRD juga sama begitu lebih mendengar partai, intervensi partai, jadi sekali-kali jangan mengandalkan satu orang partai saja di DPRD,” tambah Alin lebih lanjut.

Tekanan politik bisa memaksa DPRD memanggil Bupati dan mempertemukan masyarakat petani ikan dengan Bupati, sedangkan saran atau tindakan politik bisa dengan demo.

“Kita sudah melayangkan surat kepada Bupati untuk audiensi sebanyak tiga kali dan sudah ada tanda terimanya dari sekretariat daerah, agar Bupati Bogor bisa mendengar keluhan dan penderitaan kami, agar Bupati lebih Tegar Beriman, tapi kenapa sampai saat ini tidak ada jawaban atau disposisi?” tegas Gery Permana, Humas Paguyuban Petani Ikan Air Deras Pamijahan (PPIKADP).

Alin menjelaskan bahwa WALHI kekuatan perjuangan lingkungannya ada pada masyarakat, yang mempunyai hak legal standing, tanpa masyarakat pun Walhi bisa menggugat. “Namun lebih kuat lagi bersama masyarakat,” jelasnya.

“Nanti kita bisa katakan BLH di daerah tidak bisa bekerja, kita maksimalkan dulu dari tingkat komisi, sampai tingkat pimpinan DPRD, entah membentuk pansus atau apa, makanya hasil kajian kita urusannya kasih ke DPRD bukan dengan perusahaan, jalurnya DPRD memaksa panggil Bupati dan Bupati paksa panggil PT. JDG,” tutupnya. (Dian Pribadi)