DPRD Jabar: Pemkab Bogor Harus Berpihak Pada Rakyatnya

Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat (stock)
Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat (stock)

BOGOR (KM) – DPRD Provinsi Jawa Barat angkat bicara menanggapi hasil kajian Walhi Jabar terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) oleh PT. Jaya Dinamika Geohydro (JDG) yang dilaksanakan tanggal 17-18 Juni. Kajian tersebut menyatakan bahwa dari fakta-fakta di lapangan ditemukan indikasi pelanggaran dan kesalahan yang di lakukan PT. JDG yang menyatakan bahwa pembangunan keempat PLTM tidak dilengkapi dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), bahkan harus di lengkapi dengan kajian resiko bencana,

“Memangnya belum ada Amdal dan landasan-landasan usaha lainnya? Jika itu yang terjadi, maka PT. JDG sepenuhnya mutlak harus bertanggungjawab. Tidak ada alasan apapun. Bagaimana mungkin bisa menjalankan usaha kalau rujukan legal, teknis dan administrasi lainnya belum dimiliki. Apalagi setelah ada resiko bencana yang secara faktual sudah terjadi begini,” kata anggota DPRD Provinsi Jabar Asep Wahyu Wijaya kepada Kupas Merdeka.

Advertisement

Lebih lanjut ia mengatakan, “Pemkab Bogor pun harusnya tekan saja PT. JDG untuk memenuhi kerugian masyarakat. Pemkab Bogor harus berpihak pada rakyatnya, jangan berpihak pada perusahaan bodong, jika memang kajian apapun dan persyaratan administratif lainnya belum dimiliki PT JDG.”

Dari hasil kajian Walhi Jabar, pembangunan PLTM PT. JDG terindikasi secara aturan berpotensi melanggar UU No. 11 tahun 1974 tentang pengairan, UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No.22 tahun 2010 tentang bangunan dan UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dan masuk ke ruang pidana, terancam 10 tahun penjara.

“Ancaman pidanananya beda-beda sesuai undang-undang, umumnya 10 tahun penjara, bisa pemberi izin dan pemegang izin atau perusahaanya,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar melalui pesan singkat. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*