PERADI Desak Komnas HAM Selidiki Pengusiran Eks Gafatar

Konferensi pers yang digelar oleh PERADI di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Rabu 15/6 (dok. KM)
Konferensi pers yang digelar oleh PERADI di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Rabu 15/6 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Sugeng Teguh Santoso, S.H., mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera melakukan penyelidikan terkait pelanggaran hak asasi yang dialami oleh ribuan eks Gafatar di Mempawah, Kalimantan Barat pada pertengahan Januari 2016 lalu. Sugeng juga mengutarakan bahwa penetapan 3 orang eks Gafatar sebagai tersangka, Ahmad Mussadeq, Mahful Muis Tumanurung, dan Andri Cahya, serta penahanan terhadap ketiganya adalah bentuk kriminalisasi yang melanggar nilai-nilai keadilan.

“Kriminalisasi terhadap 3 anggota eks Gafatar patut diduga sebagai upaya untuk menutupi atau membungkam kasus pengusiran paksa disertai kekerasan yang dialami oleh anggota-anggota eks Gafatar. Dalam terminologi hukum, pengusiran paksa itu terjadi karena bukan atas keinginan sendiri, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Komnas HAM sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, dalam konteks kasus ini berwenang untuk segera mengusut dan melakukan penyelidikan serta mengadilinya di pengadilan HAM,” kata Sugeng dalam Konferensi Pers di Gedung PP Pemuda Muhammadiyah, Jakarta, Rabu 15/6.

Pria yang juga ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) itu mengatakan bahwa pihaknya mendesak untuk segera melakukan penyelidikan, dikarenakan belum ada langkah konkrit Komnas HAM terhadap ribuan korban eks Gafatar.

“Sebelumnya, saya mendengar bahwa sudah ada pengaduan di Komnas HAM. Saya tidak tahu apakah Komnas HAM sudah melakukan pleno untuk mendorong melakukan penyelidikan, tapi sejauh ini belum ada kita lihat tindakan nyata,” ujar Sugeng.

Advertisement

Sugeng juga mengungkapkan bahwa eks Gafatar ini harus didudukkan sebagai korban, bukan justru distigmatisasi sebagai orang-orang sesat.

“Dalam konteks sistem peradilan pidana kita, keyakinan seseorang tidak dapat dipidana. Kebebasan berfikir, berekspresi, berkeyakinan, dilindungi oleh konstitusi dan tidak bisa dinilai dalam ukuran hukum pidana. Sekarang, kita harus memikirkan instrumen rehabilitasi agar ribuan korban eks Gafatar ini mendapatkan keadilan. Peradi sebagai komunitas profesi advokat memiliki tanggungjawab dan sejalan dengan Kode Etik, untuk memperjuangkan keadilan bagi korban, baik karena keyakinannya maupun oleh sebab apapun,” tegasnya.

Sugeng juga menyampaikan bahwa dalam kasus terhadap 3 anggota eks Gafatar, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara tersebut karena bukan merupakan tindak pidana. “Kejaksaan itu pengendali perkara, atau pemilik perkara (dominus litis), sebab ia satu-satunya badan yang secara absolut dan monopolistik yang bisa melakukan penuntutan, sekaligus bisa menghentikannya, bahkan hakim sekalipun tidak bisa memaksakan dan hanya pasif sebelum kejaksaan melimpahkan kepadanya. Dalam kasus ini, saya melihat bahwa ini bukan tindak pidana. Keyakinan tidak bisa dipidana, maka saya mendesak agar kejaksaan menghentikan perkara ini karena bukan tindak pidana”, tegasnya. (Irfan)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*