DPRD Depok Dorong Disdik Untuk Tingkatkan Kinerja, Tingkatkan Status Guru Honorer

Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari (dok. Depoknews.id )
Wakil Ketua DPRD Depok Yeti Wulandari (dok. Depoknews.id )

DEPOK (KM) – Untuk mewujudkan kota Depok yang peduli dengan dunia pendidikan, DPRD kota Depok melakukan pengawasan kepada Dinas pendidikan (Disdik) Depok. Semua itu dilakukan supaya program pendidikan yang dijalankan tidak keluar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal tersebut diungkapkan oleh wakil ketua DPRD kota Depok Yeti Wulandari saat wartawan KM menyambangi kediamannya di wilayah kelurahan Tugu, Cimanggis 1/6.

“Pengawasan yang dilakukan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan seperti program adanya SMP, SMA, SMK negeri di setiap kecamatan hal itu belum berjalan maksimal. Maka dewan meminta disdik kota Depok agar segera merealisasikanya,” ujarnya.

“(Dalam hal) pengawasan pada sistem pengajar, jika dalam pengawasan itu ada guru yang berstatus honorer maka status guru tersebut segera ditingkatkan statusnya menjadi Aparatur Sipil Negara,” lanjutnya.

“Yang tidak kalah pentingnya, dewan pun akan meminta pada Disdik untuk mempersiapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2016. Persiapan itu harus segera dilakukan, dikarenakan terbatas daya tampung sekolah negeri. Misalnya mempersiapkan sekolah swasta guna menampung siswa tak mampu yang tak tertampung di sekolah negeri. Biaya pendidikan ditanggung pemerintah Depok,” lanjut Yeti.

Advertisement

“Anggaranya sudah disediakan sejak 2015. Ini cuma masalah sosialisasi saja yang tidak maksimal. Sekarang ini untuk masuk sekolah tidak harus masuk negeri, karenanya pemkot Depok sudah menyediakan anggaranya. Sekarang kalau sudah numpuk di sekolah negeri, mereka di sekolah filial,” katanya.

Yeti juga menghimbau kepada Disdik agar membuat data base siswa berprestasi. Data tersebut guna membantu siswa seperti yang melanjutkan ke perguruan tinggi tentunya dengan bantuan pemkot Depok, termasuk siswa yang alumni program paket C (PKBM). “Untuk itu kuota bantuan pun ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat mengacu dari data base tersebut,” tegas Yeti. (Gie)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*