Ditetapkan Tersangka, Pengusaha Makassar Bantah Gelapkan Rp. 250 Juta

Gery Permana dan Nofrizal Muaz Piliang mendampingi Ermawati isteri Direktur CV. CJM di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. Jumat (24/6) (dok. KM)
Gery Permana dan Nofrizal Muaz Piliang mendampingi Ermawati isteri Direktur CV. CJM di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan. Jumat (24/6) (dok. KM)

SULAWESI SELATAN (KM) – Diduga tidak memenuhi hukum unsur acara, tim Advokasi Aliansi Indonesia, Gery Permana dan Nofrizal Muas Piliang, sebagai tim kuasa hukum Direktur CV. Cendana Jaya Mandiri (CV. CJM), berinisial MS (48), mendatangi Mapolda Sulawesi Selatan, Jumat (24/6), untuk mempertanyakan status penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap pengusaha kapal kayu itu. Mereka menuding pelapor memberikan keterangan palsu kepada penyidik kepolisian.

Penetapan tersebut bermula adanya laporan dari Ariffudin dengan Nomor Laporan Polisi: LP/66/II/2016/SPKT tertanggal 11 Februari 2016, karena diduga adanya perbuatan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan, terkait belum adanya pembayaran dua mesin kapal ikan miliknya yang dibeli oleh Direktur CV. CJM Seharga Rp. 250 Juta.

Ariffudin merupakan teman lama MS, pemilik 2 mesin kapal ikan, terkait kesepakatan pembelian dua mesin kapal ikan milik Ariffudin, kesepakatan jual beli tidak ada Perjanjian dan Perikatan secara tertulis. Karena MS menganggap sudah mengenal lama Ariffudin, hanya sebatas perjanjian lewat lisan, keduanya sepakat untuk jual beli dua mesin kapal ikan tersebut.

Namun pada kenyataanya MS sudah melakukan pembayaran dengan tiga tahap, yakni tahap pertama dibayarkan pada tanggal 05 Agustus 2014, MS melalui transfer sebesar Rp. 100 Juta ke nomor rekening Bank mandiri 152.00.2265.1250 Atas nama Sri Rahayu isteri dari Ariffudin. Tahap kedua pada tanggal 13 September 2014, mentransfer ke no rekening yang sama milik Sri Rahayu sebesar Rp. 50 Juta.

Di tahun yang sama Ariffudin secara lisan melalui sambungan telelpon selluler, meminta MS untuk membayarkan hutangnya kepada Putra Jeknour sebesar Rp. 100 Juta Rupiah, dan sepakat bahwa uang tersebut adalah pelunasan pembayaran dua mesin kapal ikan.

“Menurut Suriadi, S.H (Penyidik Unit 3 Subdit IV) Status MS yang sekarang ini telah ditetapkan sebagai tersangka, karena yang bersangkutan dianggap tidak ada itikad baik untuk membayar pembelian mesin kapal ikan milik Ariffudin. Dan mengenai bukti transfer dianggap uang tersebut bukan untuk pembayaran dua mesin kapal ikan, tapi untuk pembayaran Proyek, entah yang dimaksud dia Proyek apa. Dan MS dianggap sudah mempersulit Proses penyidikan,” kata Gery tim kuasa hukum MS kepada Kupas Merdeka.

Advertisement

“Untuk itu, kami meminta Klarifikasi kepada penyidik Polda Sulsel terkait status MS yang sekarang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di ruang tahanan Polsek Tamalanrea Makassar berdasarkan Surat Perintah Penahanan No Pol : SP. Han/41/VI/2016/Ditreskrimum,” tambah Gery.

Lebih lanjut Gery mengatakan, “Asumsi kami ada proses yang tidak adil dalam penetapan dan penahanan tersebut karena MS memiliki bukti transaksi pembayaran dua mesin kapal ikan tersebut.”

Secara Yuridis yang dimaksud tersangka yakni seorang yang karena perbuatanya/keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang di laksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (Dua) jenis alat bukti dan di tentukanya melalui gelar perkara dan itu di sebutkan dalam Perkap 12/2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus di lakukan secara Profesional, Proporsional dan Transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang oleh oknum Polri, dan lebih jauh tidak semata-mata bertedensi menjadikan seseorang menjadi tersangka karena bila itu di lakukan bahkan bila mengaibaikan Proses yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dapat menimbulkan pelanggaran Etik dan Disiplin Anggota Polri.

“Keberadaan Putra Jeknour adalah rekan bisnis Ariffudin, Ariffudin ini memiliki hutang kepada Putra Jeknour sebesar 100 juta. Sehingga meminta kepada Direktur CV.CJM untuk membayarkan hutangnya tersebut kepada Putra Jeknour. Kami harap Anggota Polri bisa menjaga Citra dan kredibiltas Institusinya,” tutup Gery. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*