Wacana Pengembalian Eks Gafatar ke Kalbar Tuai Pro-Kontra

Logo Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)
Logo Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar)

PUTUSSIBAU, KALIMANTAN BARAT (KM) – Sebagai kabupaten yang pernah ditempati anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Jumadi Kamarsyah menegaskan bahwa belum lama ini semua kabupaten di Kalbar telah melakukan rapat membahas isu pengembalian Gafatar ke Kalbar.

Alhasil, semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dengan tegas menolak Gafatar kembali ke Kalbar. “Berdasarkan pertemuan kita di provinsi, semua kabupaten menolak kehadiran mereka (Gafatar) kembali ke Kalbar, semua kabupaten teken penolakan Gafatar,” tegas Jumadi Kamarsyah di ruang kerjanya, Selasa 10/5.

“Sampai sekarang belum ada perubahan pernyataan, semua menolak,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat Tionghoa, Suparto alias Akong, yang mendukung pemerintah atas penolakan terhadap rencana kembalinya eks Gafatar ke wilayah yang pernah didatangi. “Kalau memang pemerintah sudah menolak, tentunya kita juga mendukung penolakan tersebut. Tetapi kita juga tidak tahu, apakah Masyarakat Tionghoa semua menolak, kita juga kurang tahu,” ungkap salah satu tokoh ini pada KM, Kamis 19/5.

Namun, pernyataan Khaeruddin alias Eeng, bertolak belakang dengan keputusan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang menolak rencana akan kembalinya eks Gafatar ke Wilayah yang pernah mereka duduki. Menurutnya, pemerintah harus melihat dari berbagai sisi, baik sisi negatif dan positifnya.

Menurut Eeng, program pangan yang dilakukan Gafatar patut untuk dijadikan percontohan, mengingat masyarakat Kapuas Hulu kurang lebih 70 persen bertani (agraris). Tetapi yang harus ditolak paham ideologi negara dan ideologi keagamaan Gafatar.

Advertisement

“Sah-sah saja kalau eks Gafatar ingin kembali ke Kalimantan Barat khususnya ke Kabupaten Kapuas Hulu, namun harus dengan cara jalur lain atau melalui jalur Transmigrasi. Dengan catatan harus benar-benar dilakukan pendampingan secara khusus dan berkelanjutan. Yang tidak boleh dilupakan, bahwa eks Gafatar merupakan bagian dari NKRI,” ungkap salah satu tokoh Pemuda Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu.

“Sebab kelompok Eks Gafatar, pernah ada juga di Kecamatan Silat Hulu,” imbuhnya.

Di sisi lain, ketua harian MABM Kabupaten Kapuas Hulu mengungkapkan pada KM bahwa pihaknya menolak jika eks Gafatar kembali Kabupaten Kapuas Hulu. “Kami tidak menerima kalau eks Gafatar kembali ke Kabupaten Kapuas Hulu karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kalaupun pemerintah pusat mengizinkan dengan ketentuan yang ada, silakan saja masuk ke Kapuas Hulu. Tetapi dengan catatan harus mengikuti aturan-aturan Pemerintah Daerah. Misalnya, dalam pergaulan sehari-hari harus membaur kepada masyarakat yang ada. Hubungan satu sama lain harus terbangun dengan baik,” ungkapnya.

“Tetapi secara hati nurani, kita kasihan dengan mereka. Mereka juga manusia,” imbuhnya.

“Kita berharap agar eks Gafatar segera meninggalkan aliran-aliran dari Gafatar. Alirannya tidak jelas, melanggar ideologi Pancasila. Dulu mereka memang pernah tinggal di perumahan saya, tetapi tujuan awalnya mereka ingin mengembangkan pertanian dan perkebunan. Tetapi ternyata di balik itu, ada kegiatan-kegiatan terselubung,” tutupnya. (Budi/suhaili)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*