Tidak Terima Diungkap Dugaan Korupsi, PNS Kecamatan Pondok Gede Suruh Preman Pukuli Wartawan

Salah satu korban pemukulan, Zar, memegang laporan kepolisian atas pengeroyokan yang dilakukan terhadapnya (dok. KM)
Salah satu korban pemukulan, Zar, memegang laporan kepolisian atas pengeroyokan yang dilakukan terhadapnya (dok. KM)

BEKASI (KM) – Lagi-lagi kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi yang kali ini dialami 2 orang wartawan yang sedang menjalankan tugasnya sebagai jurnalis yakni Zar (38) dan Dicky (35), wartawan Mingguan Kota Bekasi. Keduanya babak belur dihajar seorang Preman suruhan PNS kecamatan Pondok Gede Selasa (17/5), karena mengungkap dugaan korupsi terkait Stadion Mini di wilayah kecamatan Pondok Gede, Bekasi Selatan.

Menurut penuturan Zar, kejadian berawal ketika ingin mengkonfirmasi Camat Pondok Gede Chaerul, dirinya dihadang oleh oknum berseragam Coklat yang diketahui sebagai Kasi Trantib yang menyatakan Camat tidak ada di kantor. Kedua korban yang beranjak pulang melihat mobil Camat terparkir, lalu korban kembali ke dalam kantor kecamatan Pondok Gede dan sempat menegur Kasi Trantib tersebut karena menghalangi kinerja pers.

Merasa tidak terima di tegur, kasi trantib lalu menelepon dan selang tidak lama 3 orang dengan ciri-ciri berbadan kekar yang tidak dikenal korban langsung mengintimidasi kedua korban sehingga mengeroyok dan memukuli korban, sehingga Zar mengalami luka benjolan di kepala karena dibenturkan ke dinding.

Advertisement

Dari kejadian itu, kedua korban melaporkan ke Polres Bekasi kota, dengan LP No 1133/ K/V/2016/SPKT/Resta Bekasi Kota, Visum dan BAP Korban, perihal keterangan laporan “Pengeroyokan”, yang secara hukum masuk KUHP Pasal 170 dan Pasal 351, dan juga terkait dengan UU Pers No.40 tahun 1999.

Sementara itu menurut pengacara DPC LBH PWRI Jakarta Utara Jefri Luanmase SH menyayangkan adanya tindakan yang dilakukan oleh Kasi trantib Kecamatan yang menyuruh preman untuk melakaukan kekerasan yang seharusnya tidak terjadi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugas sebagai wartawan.

“Menrut UU Pers No. 40 tahun 1999, Pers melaksanakan kontrol sosial, sebagai peran serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya, dan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka (…) Dengan demikian bahwa tindakan yang di lakukan Kasi Kecamatan dan preman-preman suruhan merupakan tindak pidana pengeroyokan Pasal 170 KUHP,” tegasnya. (Putra tobing)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*