Pemilik Bangunan Liar di Puncak Akan Dipidanakan

Pembongkaran vila liar di kawasan Puncak, Bogor (dok. detakbogor)
Pembongkaran vila liar di kawasan Puncak, Bogor (dok. detakbogor)

BOGOR (KM) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor akan menggiring para pemilik bangunan liar (Bangli) di wilayah Puncak, Kecamatan Cisarua agar dijerat hukum sesuai dengan Undang-undang lingkungan hidup. Hal itu dilakukan instansi penegak peraturan daerah (Perda) untuk membuat jera pemilik bangli yang mendirikan bangunan di kawasan konservasi tersebut.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Lutfy Syam mengatakan, selama ini tindakan tegas yang sudah dilakukan pihaknya dengan melakukan pembongkaran bangli jenis vila, baik yang komersil maupun tidak dikomersilkan di Kecamatan Cisarua terkesan tidak membuat jera para pemilik.

“Itu bisa kita lihat dengan semakin banyaknya bangli di Puncak. Bahkan, sekarang bangunan yang dulu pernah kita bongkar oleh pemilik kembali lagi dibangun,” ujarnya usai melantik kepala desa yang ada di delapan kecamatan menjadi Kasatgas Linmas, kepada wartawan di Pendopo Kecamatan Ciawi.

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Di dalam Undang-undang tersebut dijelaskan, kerusakan lingkungan hidup meliputi, hancurnya ekosistem serta kerusakan iklim seperti, kerusakan tanah, terumbuk karang, mangrove, gambut dan yang berkaitan dengan kebakaran lahan.

Advertisement

“Didalam pasal 59 sudah jelas, pelaku bisa dijerat pidana paling singkat 1 tahun dan lama 3 tahun serta denda paling sedikit 1 miliar sampai 3 miliar,” jelas Lutfy.

Untuk pelaksanaannya, lanjut Ka Satpol PP, pihaknya akan mengandeng semua lembaga hukum. Sebab, Satpol PP tidak ada kewenangan menindak pidana pemilik bangli yang diduga sudah merusak kawasan konservasi itu.

“Kita hanya memiliki kewenangan menindak pelanggaran Perda saja, sedangkan persoalan hukum kita serahkan ke pihak berwenang,” ungkapnya.

Kendati akan menerapkan tindakan hukum, Lutfy menyatakan tidak akan berhenti melakukan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar aturan di wilayah tersebut.

“Pembongkaran tetap kita lakukan tanpa mengugurkan jeratan hukum pemilik bangunan,” tukasnya. (Raden)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*