Menteri Agraria: “Pejabat Dilarang Miliki Tanah Garapan”

Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan saat memberikan keterangan pers di acara pembagian sertifikat tanah garapan di Caringin, Bogor 30/5 (dok. KM)
Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan saat memberikan keterangan pers di acara pembagian sertifikat tanah garapan di Caringin, Bogor 30/5 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Melalui program reforma agraria, keberpihakan pemerintah mulai dirasakan masyarakat kecil khususnya petani, melalui pembatasan penguasaan lahan oleh swasta dan kalangan berduit.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ferry Mursyidan Baldan, menegaskan, pemerintah kini melarang para pejabat memiliki atau menguasai tanah garapan.

“Saya larang pejabat punya tanah garapan di sini (di kawasan eks PT Redjo Sari Bumi Desa Pancawati dan di tanah garapan daerah lain -red). Saya sudah koordinasi dengan Bupati dan Ketua DPRD,” tegasnya dalam acara penyerahan 2.775 sertifikat tanah di Santa Monica Resort, Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Senin (30/5/2016).

Sertifikat tanah yang dibagikan pada acara tersebut merupakan redistribusi lahan garapan sekitar 225 hektar eks HGU PT. Redjo Sari Bumi untuk petani di empat desa, yakni Desa Pancawati dan Cimande Kecamatan Caringin, serta Desa Cibedug dan Bojong Murni Kecamatan Ciawi. Ditambah sertifikat tanah Prona, Proda, dan program hibah tanah Pemda.

“Sertifikat tanah garapan dalam program redistribusi ini prioritas bagi warga petani yang sudah hidup di sekitar lokasi lebih dari 10 tahun. Kasihan, mereka selama ini resah dan takut tanahnya diambil negara. Tanah garapan ini bukan untuk perusahaan atau swasta, pejabat, dan orang kaya dari luar,” jelasnya.

Menteri menandaskan, sertifikat tanah garapan yang sudah dimiliki jangan dilepaskan haknya selama 10 tahun ke depan dengan alasan apapun. “Semua aturannya secara eksplisit termuat dalam sertifikat. Kalau ada yang menjual atau mengalihkan akan diambil alih. Ini supaya petani maju. Akhirilah mimpi-mimpi pihak-pihak yang berspekulasi. Nanti mulai tahun ke-11 baru boleh dilepaskan, tapi itu juga harus ke tetangganya, ke petani setempat. Gak boleh warga luar desa. Kalau tidak ada diserahkan ke pemda,” papar dia.

Advertisement

Sertifikat tanah garapan yang diberikan gratis tersebut, kata Ferry, juga bisa menjadi modal bagi petani dalam memperkuat modal usahanya demi memperkuat program ketahanam pangan nasional. Karena, sertifikat itu boleh diagunkan atau disekolahkan ke bank yang telah ditunjuk. “Kalau misalnya petani lambat membayar angsuran pinjaman, bank juga tak bisa lelang sembarangan. Kami sudah ada MoU dengan pihak bank. Tolong dikawal,” katanya.

Menteri kembali mengemukakan bahwa reforma agraria bertujuan untuk mengembalikan fungsi-fungsi tanah ke semula. Melalui reforma agraria pemerintah hadir bukan untuk mengambil tetapi untuk mengelola dan mengaturnya. “Hari ini kita sudah harus punya pandangan berbeda. Tanah adalah ruang hidup, khususnya bagi ketenteraman petani. Urgensinya bukan sekadar memiliki, atau property. Jabar sesuai legendanya diciptakan Tuhan sedang tersenyum. Alamnya indah dan subur. Janganlah dirusak, jangan mengambil untung berkelebihan,” ungkap dia.

Hal senada ditegaskan Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti. “Jangan tergoda untuk mengalihkan ke pihak lain,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pancawati, H. Iqbal Jayadi, mengucapkan terimakasihnya kepada Menteri ATR/BPN dan jajaran yang telah berpihak kepada rakyat kecil dan petani di wilayahnya. “Dengan program redistribusi lahan garapan ini ada kepastian hukum dan membantu petani makin sejahtera,” ucapnya.(Raden)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*