Kepsek SMK Bela Nusantara Cilaku Cianjur Berprofesi Ganda

Wawan Gunawan, Kepala sekolah di SMK Bina Nusantara Cilaku, Cianjur, sedang menyematkan pin pada salah satu siswa nya. (dok. KM)
Wawan Gunawan, Kepala sekolah di SMK Bela Nusantara Cilaku, Cianjur, sedang menyematkan pin pada salah satu siswa nya. (dok. KM)

CIANJUR (KM) – Maraknya pemberitaan tentang sisi gelap dunia pendidikan akhir-akhir ini yang sering menjadi sorotan publik, serta informasi masyarakat dan investigasi para insan jurnalis tentunya membuat gerah para pengguna anggaran negara di setiap bidang, baik pengelola dari instansi pejabat pemerintahan maupun pengelola anggaran negara yang dikelola oleh  swasta.

Berdasarkan Undang-undang kebebasan Pers No 40 Tahun 1999, dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 18 Tahun 2004, tentunya sudah menjadi suatu pegangan dan pedoman bagi para insan jurnalis menjalankan tugasnya dalam mencari sebuah pemberitaan, tanpa mengurangi  kode etik jurnalis, dan ancaman hukumannya pun jelas, bagi yang menghalang-halanginya, sesuai dengan pasal tersebut.

Dalam kesempatan ini ternyata telah dimanfaatkan juga oleh Drs.Wawan Gunawan MM. selaku pengurus Yayasan Bela Nusantara yang beralamatkan di Jl. Cibeber KM 6,5 Sirna Galih Cilaku Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat , sebagai wartawan di sebuah Media (AR), sekaligus berprofesi ganda sebagai Kepala Sekolah SMK Bela Nusantara.

Advertisement

Ketika akan diwawancarai oleh Kupas Merdeka di ruangan tunggu sekolah tersebut terkait Prakrim, malah sebaliknya kepala sekolah tersebut mengeluarkan ID Card kewartawanannya sambil memperlihatkannya pada wartawan KM. “Memang tidak boleh kalau saya jadi wartawan,” ucap Wawan dengan nada protes sambil berlalu meninggalkan dan masuk ke ruangannya.

Sementara itu ketika  dimintai tanggapannya, seorang pemerhati pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur mengatakan, “Wah! Kalau Kepala Sekolahnya sudah menjadi wartawan juga bagaimana ini, sementara ia pelaksana pengguna anggaran negara, lalu masa dia juga yang mengawasinya, tidak dibenarkan ini, walaupun dia bukan seorang PNS,” ucap pemerhati pendidikan tersebut yang tidak mau disebutkan namanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Cianjur H.Cecep S. Alamsyah ketika hendak dimintai tanggapannya, ternyata tidak ada di tempat. (Muklis)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*