DPRD Kabupaten Bogor Tunjuk Walhi Sebagai Tim Independent Kaji Proyek PT. JDG

Humas Paguyuban Petani Ikan Air Deras Pamijahan, Arya Suryadinata (dok. KM)
Humas Paguyuban Petani Ikan Air Deras Pamijahan, Arya Suryadinata (dok. KM)

BOGOR (KM) – Akhirnya Anggota DPRD Kabupaten Bogor memanggil pihak PT. Jaya Dinamika Giohidroenergi (PT. JDG), Rabu (11/5), untuk audiensi mengenai permasalahan dengan para petani ikan yang mengalami kerugian besar akibat dampak bencana longsor 22 November 2015, sehingga ikan milik para petani mati.

Dari hasil audiensi tersebut, anggota DPRD meminta pihak PT. JDG agar secepatnya merealisasikan bantuan kerohiman yang sudah dijanjikan kepada para petani ikan yang mengalami kerugian sebesar 750 juta rupiah, dan juga meminta diakannya pengkajian apakah longsor tersebut murni faktor alam atau ada dampak pengerjaan proyek PLTM atau ada kesalahan izin dari pihak PT. JDG.

“Kita minta untuk dikaji apakah faktor alam atau kesalahan izin dari pihak pengembang, secepatnya dilaksanakan yang PT. JDG janjikan untuk kerohiman warga, pihak Kecamatan Pamijahan untuk memfasilitasinya” kata Adi Suardi anggota DPRD dari Fraksi Gerindra melalui pesan Whatsapp kepada Kupas Merdeka.

Menanggapi hasil pertemuan antara DPRD dan PT. JDG, dan adanya kabar pihak Walhi akan di tunjuk sebagai tim independen, pihak Paguyuban Petani Ikan akan melayangkan surat ke Walhi Kabupaten, Provinsi Jawa Barat dan Pusat sebagai pemberitahuan adanya permasalahan dampak dari pembangunan terhadap lingkungan yang mengakibatkan longsor dan kerugian bagi para petani ikan.

Advertisement

“Ya kemungkinan itu yang akan dikaji oleh Tim Independent (Walhi), kecerobohan, perizinan. Untuk itu kita ingin Walhi dari tingkat kabupaten/kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan pusat bisa mengevaluasi semuanya proyek PLTM PT. JDG,” kata Humas Paguyuban Petani Ikan Kolam Air Deras Pamijahan (PPIKADP), Arya Suryadinata kepada Kupas Merdeka.

“Jalur hukum pun bila dengan jalan yang sekarang tidak ada solusi juga, para petani siap menempuh, sudah ada beberapa Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang siap bantu karena rasa prihatin melihat masalah yang sudah jelas tapi berlarut-larut penyelesaiannya,” lanjut Arya.

Lebih lanjut Arya mengatakan, “Kita akan dan harus siapkan bukti data-data seakurat mungkin dari awal sampai mau 6 bulan ini, bisa-bisa ini jadi seperti kasus reklamasi versi Bogor,” tegasnya.

Ketika hendak dikonfirmasi pihak PT. JDG, tidak ada yang bisa memberikan tanggapan perihal hasil pertemuan dengan anggota DPRD Kabupaten Bogor dan seolah tidak tahu.

“Waduh saya gak ngikuti, memangnya kemarin PT. JDG dipanggil DPRD?” pesan singkat Edi Sis, Manajer Operasional PT. JDG, ketika di konfirmasi lewat SMS. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*