“Dana Bagi Hasil Minim Karena Pemkab Pasrah Dibohongi Pemerintah Pusat”

Pusat Kajian Anggaran (PUSAKA) berikan paparan mengenai bagi hasil dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kabupaten Bogor (dok. KM)
Pusat Kajian Anggaran (PUSAKA) berikan paparan mengenai bagi hasil dari Pemerintah Pusat yang diterima oleh Kabupaten Bogor (dok. KM)

BOGOR (KM) – Alokasi bagi hasil dari 2 tahun ini yang diterima Kabupaten Bogor dari pemerintah pusat sebesar Rp 453.164.186.000. Hal ini dapat dilihat dari dokumen APBD Perubahan tahun anggaran 2015 sebesar Rp226.582.093.000 dan APBD tahun anggaran 2016 sebesar Rp226.582.093.000 di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Melihat pada APBD Kabupaten Bogor dalam alokasi dana perimbangan dan bagi hasil pajak pada tahun anggaran 2015 dan 2016, tidak terdapat pergeseran atau kenaikan dari anggaran yang dialokasikan untuk bagi hasil kepada pemerintah kabupaten Bogor.

Berdasarkan hal tersebut, Pusat Kajian Anggaran (PUSAKA) menilai alokasi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dilakukan tanpa dengan perhitungan yang valid dan tidak dilakukan kajian atau analisis potensi alokasi tetapi alokasi ini berdasarkan dengan cara “copy-paste” dari tahun ke tahun.

“Dalam hal ini Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Bogor sepertinya tidak melakukan kajian yang matang dan serius bahkan cenderung main-main dalam penerimaan alokasi bagi hasil dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten Bogor,” papar ketua PUSAKA Imam Wijaya kepada KM, Senin 02/05.

Advertisement

Lanjut Imam,”Seyogyanya alokasi tersebut dalam setiap laporan tahunannya secara nominal mengalami peningkatan, sehingga dana perimbangan dan bagi hasil pajak yang tertuang dalam APBD terus meningkat, bukan stagnan yang cenderung “copy-paste” dalam alokasinya karena ulah malasnya Dinas Pendapatan Daerah yang dibayar dengan uang rakyat dalam melakukan analisa dan kajian dalam alokasi dimaksud.”

Dari itu, Imam menilai bahwa kepala Dispenda “tidak becus menjalankan tugasnya”.

“Kami mendesak kepada Bupati Bogor untuk memecat Kepala Dinas Pendapat Daerah karena tidak becus dalam mengelola alokasi dana bagi hasil di Kabupaten Bogor dan mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi kepada Bupati Bogor yang tidak kompeten dalam menempatkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah sehingga penerimaan dana alokasi bagi hasil yang diterima kabupaten Bogor sangat merugikan Kabupaten Bogor karena nominalnya tidak pernah naik bahkan cenderung turun” Pungkasnya. (farid)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*