May Day, Tidak Akan ada Demo di Kapuas Hulu

Ilustrasi Demo Buruh di Indonesia (stock)
Ilustrasi Demo Buruh di Indonesia (stock)

PUTUSSIBAU (KM) – Menurut pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu, sejauh ini belum ada pemberitahuan akan adanya aksi-aksi baik audensi atau pun demo dari buruh atau tenaga kerja yang ada di Kapuas Hulu. Karena sifatnya jika ada persoalan antara pekerja dan pihak pengusaha, selalu diselesaikan secara internal.

“Dalam memperingati hari buruh tersebut, kita juga belum ada pemberitahuan, instruksi atau arahan dari Pusat dan Provinsi apa saja yang harus kita laksanakan dalam peringatan May Day. Secara tertulis belum ada arahan, tetapi kalau secara lisan kita juga belum dapat konfirmasinya. Kalau tahun lalu, kita memang ada disurati atau pun diintruksikan secara resmi,” ungkap Dana Oktavian di ruang kerjanya, Jalan Adi Sucipto No.2A Putussibau, Rabu (20/4/2016).

“Begitu juga dari buruh atau pekerja, sejauh ini belum ada pemberitahuan secara tertulis mau isu baik dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) untuk aksi May Day. Sekalipun demikian kita tetap standby memonitor, kalau pun ada para pekerja/buruh yang melakukan audensi tetap ditampung karena kita juga sudah mempunyai mediator Hubungan Industrial (HI). HI fungsi sebagai penengah atau mediator kalau misalnya ada perselisihan antara buruh dan perusahaan,” jelas Staf Pengawasan Dan Perlindungan Tenaga Kerja pada Kantor Disnakertrans Kab. Kapuas Hulu kepada KUPAS MERDEKA.

Ditambahkan oleh rekannya dari Staf Pengawasan Dan Perlindungan Tenaga Kerja (Waslindung Naker), Selli Selowati SH, bahwa pihaknya tahun lalu ada 5 kasus yang dimediasikan. Ke-5 persoalan tersebut menyangkut masalah hak yang tidak dipenuhi. Misalnya para pekerja tidak mengetahui hak-haknya. “Nah, kalau tahun lalu persoalan tersebut terjadi di Perusahaan khususnya pertokoan. Karyawan-karyawan digaji dibawah upah minimum Kabupaten (UMK). UMK Kapuas Hulu sebesar Rp.1.784.000,-. Nah, biasanya ada karyawan yang digaji hanya Rp.1.500.000 saja, bahkan ada yang dibawah itu. Persoalannya, banyak karyawan yang tidak mengetahui haknya,” imbuhnya.

Advertisement

“Terkait persoalan tersebut selama ini belum ada yang sampai pada proses hukum. Karena selama penyelesainya sudah diselesaikan secara perjanjian bersama antara pekerja sama pengusaha atau pemilik toko,” ungkap Selli.

“Kalau tahun ini berkaitan dengan PHK, karena berkaitan dengan pesangon. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita biasanya masuk ke Perusahaan untuk memberikan pengertian. Kita juga kita sudah menyarankan ketika ada persoalan disarankan diselesaikan secara internal. Harapan kita agar persoalan tersebut tidak pecah keluar,” lanjutnya.

“Terkait persoalan mengenai masalah upah, jika ada yang merasa tidak sesuai dengan UMK, kami minta agar dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kapuas Hulu,” pungkasnya.

Terkait peringatan May Day yang akan datang tersebut, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) belum dapat dikonfirmasi. Namun beberapa sumber yang diperoleh dari tokoh-tokoh Masyarakat khususnya tokoh-tokoh Masyarakat Perbatasan, mengatakan bahwa saat ini perusahaan yang melakukan aktivitas di wilayah mereka tidak memperkerjakan penduduk lokal. Salah satunya PT. Sinar Mas di Badau yang saat ini sudah diganti nama.

Berdasarkan data Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 868 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016, yaitu :
1. UMK Kapuas Hulu sebesar Rp.1.784.000 (Santo).
2. Upah Minimum Sektoral/Sub.Sektoral :
a. Perkebunan dan Industri Pengelolaan Kelapa Sawit, sebesar Rp.1.895.500,-
b. Industri Karet dan Barang dari Karet, sebesar Rp.1.895.500,-
c. Industri Penggergajian dan Pengolahan Kayu, sebesar Rp.1.895.500,-

Sementara itu, berdasarkan investigasi, bahwa sampai detik ini masih banyak karyawan atau tenaga kerja khususnya yang bekerja di Warung, toko, minimarket, dan bahkan karyawan perkebunan digaji dibawa Upah yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat. (budi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*