Ganti Rugi Masih Belum Jelas, Petani Ikan Pamijahan Geruduk Kantor Bupati

Ratusan petani ikan yang terkena dampak longsor akibat proyek PLTM PT. JDG berunjuk rasa di depan kantor bupati Bogor, Senin 18/4 (dok. KM)
Ratusan petani ikan yang terkena dampak longsor akibat proyek PLTM PT. JDG berunjuk rasa di depan kantor bupati Bogor, Senin 18/4 (dok. KM)

BOGOR (KM) – Buntut kekecewaan atas ketidak tegasan Pemerintah Kabupaten Bogor mengambil sikap atas nasib para petani ikan yang terkena dampak pasca longsor yang terjadi di Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan 22 November 2015 silam, ratusan petani yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Kolam Air Deras Pamijahan (PPIKADP) berdemo di kantor Bupati Bogor, meminta Bupati bertindak tegas terhadap PT. Jaya Dinamika Geohidroenergy (Pt. JDG) mengganti kerugian atas matinya ikan-ikan mereka, Senin 18/4.

Hampir 5 bulan para petani memperjuangkan hak-hak mereka menuntut ganti rugi material atas kematian ikan-ikan yang mencapai Rp.6.267.855.000, dan menuntut ganti rugi immaterial para petani yang ketakutan, rasa cemas, trauma dan tidak adanya pemasukan selama hampir 5 bulan.

Sebetulnya sudah ada pertemuan antara para petani dan pihak PT. JDG terakhir yang di mediasi oleh pihak Kecamatan Pamijahan (10/2) dan hanya menawarkan bantuan bagi para petani sebesar Rp. 750 juta, dan meminta waktu 1 bulan untuk proses pencairannya namun PT. JDG ingkar janji dan dinilai tidak menunjukkan itikad baik terhadap para petani ikan dan membunuh secara perlahan sumber mata pencaharian para petani yang sudah turun temurun dari nenek moyang mereka.

“Sudah dari nenek moyang kita berbudi daya ikan, ini merupakan sumber mata pencaharian hidup dan tidak sedikit pun kita pernah meminta bantuan terhadap pemerintah baik modal dan benih, dari modal seratus ribu kita memulai dan akhirnya sekarang sampai milyaran, seharusnya pemerintah berterimaksih dan bersyukur rakyatnya bisa mandiri dan membantu program pemerintah yang di galangkan Presiden Jokowi,” tegas H. Uca, salah satu petani ikan.

“Sekarang dengan Proyek PLTM yang mengikis tebing gunung mengakibatkan ‘bencana yang di bencanakan’ oleh PT. JDG, semuanya mati dan tidak ada jaminan kelangsungan hidup dalam berbudidaya ikan lagi karena rasa takut yang terus menghantui, dan saya meminta kepada Bupati untuk menutup sementara semua kegiatan PT. JDG sampai adanya kepastian ganti rugi material dan immaterial terhadap kami,” tutup H. Uca.

Advertisement

Ditemui secara terpisah, Humas PPIKADP Aria Suryadinata mengatakan, “Kami datang ke sini semua keluarga petani ikan sekitar 300 orang menuntut Bupati tegas terhadap PT. JDG. Kami bukan pendemo bayaran.”

Para petani mengajukan 5 poin tuntutan dalam aksi demo ini, namun terasa sia-sia karena Bupati tidak ada dan hanya di temui oleh Asda (Beni). Berikut poin tuntutan para petani:

1. Ganti rugi atas kematian ikan akibat “Bencana yang di Bencanakan” dari pengerjaan proyek pembangunan PLTM PT. JDG (Rp.6.267.855.000)
2. Ganti rugi kerugian selama petani tidak beraktifitas selama 139 hari. 100 bal pakan X 150000 X 139 hari = Rp.2.085.000.000 (Immaterial)
3. Petani meminta ‘Jaminan Kenyamanan Berbudidaya Ikan’ karena sejak longsor tersebut kekhawatiran dan ketakutan selalu menyelimuti petani di setiap kali hujan
4. Meminta pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor (Bupati dan Jajarannya) untuk secara tegas membantu pihak petani ikan dalam menyelesaikan pertanggung jawaban PT. JDG terhadap para petani ikan
5. Meminta pihak Pemerintah Daerah Kabupateb Bogor (Bupati dan Jajarannya) Kaji ulang keberadaan Amdal dan Kelayakan Surat Rekomendasi Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL) PT. JDG yang sudah di keluarkan.

Aksi demo ini di temui oleh Beni (Asda Ekbang) dan meminta waktu dua hari untuk rapat internal dengan SKPD terkait dan melapokan ke Bupati untuk menentukan sikap pemerintah Kabupaten Bogor terhadap penyelesaian permasalahan ini terhadap PT. JDG.(Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*