Camat Badau Khawatirkan Pasar, Puskesmas dan Gereja Terkena Dampak Pelebaran Jalan

Camat Badau, Didik Widiyanto (dok. KM)
Camat Badau, Didik Widiyanto (dok. KM)

PUTUSSIBAU, KALIMANTAN BARAT (KM) – Rencana pelebaran jalan sepanjang 3,7 Kilometer Simpang PLB menuju Kecamatan Badau atau Desa Sebindang, Kabupaten Kapuas Hulu-Kalbar, sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat dan saat ini dalam tahap pengukuran dari pihak BPN Kabupaten. Menurut Camat Badau, Didik Widiyanto, masyarakat setempat mendukung pelebaran jalan tersebut.

“Pada saat itu kita mensosialisasikan bagaimana pengadaan tanah dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, pengadaan tanah yang dilakukan saat ini tidak lagi mengacu pada ketentuan yang lama. Sebelumnya dibentuk Tim 9, namun saat ini persoalan tersebut langsung ditangani oleh Kepala BPN Kupaten. Tata cara saat ini sangat jauh berbeda dari kebijakan sebelumnya,”ungkap Didik kepada KM.

“Dari Program ini, katanya di Kalbar baru di Badau ini yang bisa bergerak sebagai percontohannya. Bahwa saat ini pihak BPN akan mengukur bidang tanah masing-masing dan kemudian mengidentifikasi berbagai bangunan atau pun tanam tumbuh yang ada diatasnya. Oleh karena itu pada saat sosialisasi dihimbau kepada masyarakat, yang terkena daerah pelebaran, untuk menyiapkan patok-patok batasnya. Cara ganti rugi tidak seperti kebijakan yang lama. Setelah ditentukan patoknya, diukur, diiventarisir aset yang ada diatasnya, selanjutnya hasil akan diserahkan kepada tim penaksir harga. Selama 30 hari tim penaksir tersebut melakukan pengkajian,” jelasnya.

Namun ia juga mengkhawatirkan adanya pusat perekonomian atau fasilitas masyarakat yang akan terkena dampak pelebaran tersebut. “Sejauh ini belum ada kendala yang berarti. Hanya saja yang menjadi persoalan, pusat perekonomian masyarakat seperti pasar terkena pelebaran, termasuk Pukesmas dan bahkan Bangunan Tempat Ibadah atau Gereja, sepertinya masuk dalam pelebaran tersebut. Persoalan ini sudah diketahui oleh pihak Kementerian PU. Sampai saat ini belum ada solusinya, namun yang jelas jangan sampai pusat perekonomian masyarakat terganggu. Kata-kata kuncinya, kok persoalan ini bisa terjadi,” jelas Camat Badau.

Advertisement

“Saya juga bingung, kalau nantinya tetap dipaksakan, sepertinya agak berat, bukan hanya pembebasan lahan, tetapi dampak dari itu,” sindirnya.

Sementara itu Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada Kantor BPN Kabupaten Kapuas Hulu, Kurniadiono SH, mengatakan bahwa terkait pelebaran ruas jalan sepanjang 3,7 Kilometer, sampai saat ini tahap sosialisasi. Sedangkan untuk pendataan dan pengukuran diperkirakan akan selesai bulan Mei-Juni 2016.

“Dari pihak BPN hanya menyediakan data, diserahkan ke panitia, selanjutnya diserahkan untuk appraisal untuk menentukan besarnya ganti rugi. Pada dasarnya Masyarakat antusias mendukung pembangun tersebut, cuma yang dikwatirkan masalah harga yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat,” ungkap Kurniadono.

“Sebelum pelebaran, nampaknya harus dibangun ruko-ruko untuk tempat tinggal warga yang tempat tinggalnya terkena pelebaran. Selain itu kita berharap partisipasi masyarakat terutama dalam tahap pengukuran lahan,” jelasnya. (Budi/abdullah)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*