Buntut Penangkapan Sanusi, Proyek Vimala Hills Megamendung Diduga Bermasalah Juga

Pintu masuk perumahan mewa Vimala Hills milik Agung Podomoro Land di Gadog, Jl. Raya Puncak (stock)
Pintu masuk perumahan mewa Vimala Hills milik Agung Podomoro Land di Gadog, Jl. Raya Puncak (stock)

BOGOR (KM) – Tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lembaga anti rasuah pada tanggal 31 Maret 2016 terhadap wakil ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Sanusi semakin membuat masyarakat krisis kepercayaan terhadap legislatif. Adanya proyek besar-besaran reklamasi terhadap pantai utara yang disokong dan ditunggangi oleh Agung Podomoro Land dengan cara mempengaruhi keputusan dan kebijakan tata ruang daerah memang merupakan lahan basah untuk menjadi sumber pendapatan haram.

Pasalnya banyak kepentingan kapitalis yang berbuah profit dan menomor duakan kepentingan rakyat.

Di Kabupaten Bogor saat ini terdapat proyek Agung Podomoro land yaitu Vimalla Hills yang terhampar kokoh di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Lembaga Kajian Transparansi Anggaran (LKTA) menduga bahwa Hotel dan Resort  yang ada di kabupaten itu terindikasi kasus yang sama seperti di Jakarta.

“Kasus tersebut harus ditelaah tidak hanya sampai di DPRD DKI Jakarta saja, terutama pada proyek-proyek Agung Podomoro land yang berada disemua wilayah, perlu kiranya dilakukan evaluasi pengembangan pemeriksaan terhadap proyek Agung Podomoro Land. Terutama di Kabupaten Bogor,” pungkas Dita Aditya, S.H.,C.LA.

Disis lain, ruas jalan yang digunakan sebagai pintu masuk proyek Vimalla Hills merupakan lahan Negara yang dikuasai oleh salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang Jalan Tol (Jasa Marga).

“Jika kita menelisik lebih jauh terhadap peralihan asset Negara yang diindikasikan dijual kepada pihak swasta, apakah hal tersebut diperbolehkan? Tentu saja dengan prosedur yang jelas dan transparan, yang terpenting bermanfaat bagi kepentingan masyarakat umum, bukan hanya sebatas pada kepentingan komoditi kapitalis yang berbuah profit bagi basis konglomerat dan pribadi.

Proyek Agung Podomoro land yang bernama Vimalla Hills disinyalir tidak disesuaikan dengan rencana umum tata ruang dan keterangan rencana Kabupaten Bogor, karena diindikasikan tidak memiliki advice planning atau block plan, salah satu contoh konkret adalah tentang garis sempadan sungai,” papar Direktur LKTA, Dita kepada KM 09/04.

Kecamatan Megamendung merupakan kawasan pemukiman pedesaan yang berada dalam kawasan lindung di luar kawasan hutan. Kasus ini akan dilaporkan oleh Lembaga Kajian Transparansi Anggaran ke KPK nantinya. (Farid)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*