Alokasi Anggaran 1M dari APBN Untuk Desa Dianggap Masih Kurang

Kepala Desa Jati Mulya, Kabupaten Tangerang (dok. KM)
Kepala Desa Jati Mulya, Kabupaten Tangerang, Heriyanto (dok. KM)

TANGERANG (KM) – Rancangan Undang-Undang Desa yang telah disahkan oleh (mantan) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014, tentunya membawa harapan baru angin segar bagi kepala desa seluruh Indonesia yang menjadi pelaksana penyelenggara alokasi anggaran Rp. 1 milyar per tahun melalui kucuran anggaran pusat dari dana APBN untuk setiap desanya. Anggaran satu Milyar ini tentunya telah disambut gembira oleh setiap kepala desa.

Namun lain halnya dengan Kepala desa Jati Mulya yang berkantor di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang propinsi Banten, Heriyanto, yang menganggap perlu adanya peninjauan ulang kembali terkait peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014, dalam pengolahan keuangan desa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 106, Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor 43 tahun 2014, tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 14 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ayat 2, dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Paragraf 4 Pasal 100 huruf a 8b, dan dianggap akan membingungkan kepala desa dengan Format APBDES Undang-undang yang baru, apalagi mengacu pada aturan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pelaksanaan Anggaran 70% dan 30% dalam penggunaan alokasi 4 bidang anggaran belanja Desa; Pertama untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, kedua Pelaksanaan pembangunan Desa, ketiga pembinaan kemasyarakatan Desa dan keempat pemberdayaan masyarakat Desa, ini diambil dari anggaran 70%.

Advertisement

Sementara yang dianggap tidak tepat dan memberatkan, menurut Heriyanto selaku Kepala Desa Jati mulya menjelaskan. “Pelaksanaan anggaran 30% untuk alokasi penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa serta perangkat Desa; Operasional Desa; Tunjangan dan operasional Badan permusyawaratan Desa (BPD), dan insentif RT/RW, dianggap sudah tidak relevan lagi, dengan keadaan kondisi sekarang ini. Coba bayangkan 300 Juta dari Satu Milyar, kalau di hitung-hitung dibagi dengan 12 bulan dari pelaksanaan 30%, sebulan Cuma 25 Juta untuk operasional Empat bidang, ini sama saja pekerjaan nekat,” ungkap kepala Desa Jati Mulya kecewa.

“Kalau sudah begini, seandainya aturan Permendagri tidak dikaji ulang kembali, saya yakin kepala desa akan melirik pada yang 70%, dan berpeluang akan terjadinya korupsi. Saya sebagai kepala Desa Jati Mulya siap untuk diminta pemikirannya, seandainya dari pihak Kementerian Dalam Negeri memanggil saya untuk bersama-sama meninjau ulang kembali keputusan Permendagri, yang dianggap tidak membawa perubahan yang baru demi kesejahteraan aparatur desa dan kemakmuran Desa-desa seluruh Indonesia,” ungkap sang kepala Desa lagi dengan nada prihatin. (Muklis)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*