Kejaksaan Putussibau Masih Belum Eksekusi Kasus Korupsi Ateng

Korupsi
Ilustrasi penanganan kasus tindak pidana korupsi.

PUTUSSIBAU, KALIMANTAN BARAT (KM) – Kontroversi tentang kelambanan Kejaksaan Negeri Putussibau dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengusaha kayu Daniel alias Ateng terus mendapat sorotan dari unsur-unsur masyarakat. Ateng terjerat dalam kasus korupsi lahan pada pembangunan kantor Pemda.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2148 K/PID.SUS/2015 petikan putusan pasal 226 KUHP, permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi/Terdakwa Daniel Als. Ateng ditolak.

“Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Putussibau. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, Nomor : 11/PID.SUS-TPK/2015/PT.PTK, tertanggal 9 Juni 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 53/Pid.Sus/TP Korupsi/2014/PN.PTK, tanggal 23 Maret 2015.
Menyatakan Terdakwa Daniel Alias Ateng, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI”. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Menjatuhkan pidana tambahan pula terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.699.088.000,- dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang ganti rugi tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun,” bunyi putusan tersebut.

Terkait putusan tersebut, Ketua DPC LSM Komunitas Pembaruan Organisasi Rakyat (Kompor Indonesia), Spangat Ariyadi, meminta agar pihak penegak hukum di Kalimantan Barat, khususnya pihak Kajati Kalbar segera melakukan eksekusi kepada Daniel Alias Ateng sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 226 KUHP Nomor : 2148 K / PID.SUS / 2015.

“Putusan MA ini harus segera dilaksanakan. Jangan terkesan tebang pilih. Apalagi yang bersangkutan sampai saat ini diduga belum dieksekusi. Hal tersebut terkesan menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Kalbar terhadap pemberantasan Korupsi khususnya kepada yang bersangkutan,” ujarnya.

Kepada para LSM di Kalbar khususnya LSM di Kapuas Hulu untuk sama-sama mengawal persoalan yang ada. LSM jangan hanya berurusan dengan persoalan yang tidak jelas. Oleh karena itu, saya minta kepada organisasi dan lembaga-lembaga lainnya untuk ikut serta berpartisipasi melakukan pengawalan secara bersama-sama terhadap putusan MA tersebut,” pungkasnya.

Putusan MA tersebut juga ditanggapi oleh Ketua LSM Peduli Kapuas Hulu, Sapei, yang meminta agar yang bersangkutan segera dikembalikan ke tempat tinggalnya sesuai dengan Putusan MA. Kemungkinan yang bersangkutan masih diluar,” tutupnya sambil tertawa, via telpon.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari beberapa anggota LSM yang berinisial C dan F, bahwa yang bersangkutan beberapa hari yang lalu berada di rumah kediamannya di jalan Kom Yos Sudarso Putussibau. Terkait tanggapannya atas putusan MA tersebut, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum dapat dikonfirmasi. (budi/ABDULLAH)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*