Ingin Jadi Pendamping Desa Tanpa Seleksi, Pendamping Desa Kritik Eks PNPM

Ketua Forum Pendamping Desa Kabupaten Bogor, Iman Taufik (dok. KM)
Ketua Forum Pendamping Desa Kabupaten Bogor, Iman Taufik (dok. KM)

BOGOR (KM) – Sejumlah Pendamping Desa (PD) Kabupaten Bogor mengkritik tuntutan eks pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang menuntut menjadi Pendamping Desa program Kementerian Pedesaan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tanpa mengikuti proses seleksi.

“Keinginan eks fasilitator program PNPM Mandiri diangkat menjadi pendamping desa tanpa seleksi dianggap tak relevan. Sebab, undang-undang memerintahkan pendamping desa harus melalui seleksi secara terbuka,” ungkap Ketua Forum Pendamping Desa (FPD) Kabupaten Bogor, Iman Taufik, 27/03.

Iman menegaskan, rekrutmen pendamping desa telah sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan adil, tanpa mengistimewakan pihak manapun termasuk eks PNPM.

“Proses rekrutmen juga telah diatur dalam Permendes No 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa. Dalam aturan itu tertuang, bahwa perekrutan pendamping desa dilakukan melalui seleksi yang terbuka. Kami juga melakukan proses yang sama,” kata Kadir sapaan akrabnya.

Kadir menambahkan, program PNPM Mandiri dan amanat Undang-Undang Desa memiliki mandat dan karakter yang berbeda. Dalam Undang-Undang Desa, kewenangan pembangunan seluruhnya dikelola oleh desa melalui melalui musyawarah desa.

Menurutnya, tugas pendamping desa hanya untuk fasilitasi dan pendampingan, berbeda dengan PNPM yang menjadi instrumen birokrasi.

“Hari ini beda, pendamping desa hanya bertugas untuk mendampingi dan memfasilitasi. Kewenangan dan karakternya sudah beda,” terang Kadir.

Advertisement

Hal senada diungkapkan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Pemantau Desa (AMPD) Kabupaten Bogor, Farid Maruf, seharusnya mantan fasilitator program PNPM Mandiri mengikuti mekanisme rekrutmen yang sudah diatur.
“Kami sangat berharap, pendamping desa ini tidak otomatis berasal dari bekas pendamping PNPM,” ungkap Farid.
Menurutnya, berdasarkan Permendesa No 3 tahun 2015, terdapat empat tugas pokok dari para pendamping yakni mendamping soal tata kelola pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan desa dan kemasyarkatan desa. Keberadaan pendamping desa ini, bertujuan untuk mencipatkan Desa Maju, Kuat, Mandiri, Demokratis dan Sejahtera.

“Dengan demikian, pendamping desa tidak bisa kalau idenya masih ide PNPM yang paradigmanya mekanik, alias hanya memikirkan soal teknis,” ungkapnya.

Farid meminta kepada semua elemen untuk mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan demikian, semuanya berjalan di atas prosedur yang berlaku.

“Jika pemerintah melalui Kementerian Desa, PDT dan Tranmigrasi, membuka seleksi ulang untuk para Pendamping Desa, maka eks PNPM yang sekarang telah diberi dispensasi atau kehormatan dengan diperpanjang menjadi Pendamping Desa oleh Kementerian Desa mengikuti seleksi,” katanya. (farid)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*