Anggap Khianati Pancasila, Puluhan Massa Tuntut Pelengseran Bima Arya

Massa pendemo kritisi kehadiran Walikota Bogor, Bima Arya, pada acara peresmian Kantor HTI Bogor sebagai pengkhianatan terhadap Pancasila, Kamis 10/3 (dok. KM)
Massa pendemo kritisi kehadiran Walikota Bogor, Bima Arya, pada acara peresmian Kantor HTI Bogor sebagai pengkhianatan terhadap Pancasila, Kamis 10/3 (dok. Tedi/KM)

KOTA BOGOR (KM) – Puluhan aktivis yang tergabung dalam beberapa ormas melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Bogor di Jalan Kapten Muslihat, Kamis (10/3), menuntut diturunkannya Walikota Bogor Bima Arya atas kehadirannya di acara peresmian kantor cabang organisasi anti-Pancasila, Hizbut Tahrir Indonesia, 8 Februari lalu. Tindakan tersebut dinilai sebagai pengkhianatan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia oleh seorang penyelenggara negara.

Adapun ormas-ormas yang diwakili pada demonstrasi tersebut adalah GRUP, AMPHB, GMNI Bogor Raya, KPTB, KRM, BCC, ProDem, dan Transparansi. Menurut koordinator aksi, Fahreza Anwar, tindakan Walikota Bogor merupakan sebuah bentuk dukungan terhadap sebuah organisasi “yang selama ini jelas dan nyata mengusung serta berkeinginan menegakkan negara Khilafah”.

“Kami menuntut Walikota segera mencabut peresmian sekretariat HTI dan tidak mengizinkan HTI untuk berkembang di kota Bogor serta menyampaikan secara terbuka baik di media cetak maupun elektronik. Jika walikota tidak bersedia, maka beliau sebaiknya mundur secara terhormat sebagai Walikota Bogor karena telah melanggar sumpah jabatan dan gagal faham,” ujar Fahreza di hadapan massa pendemo.

“Jika hal tersebut tidak dijalani maka Walikota telah mendukung ideologi HTI, yang mereka usung negara Khilafah dan bertentangan dengan falsafah dasar negara kita, dan harus mundur dari jabatannya,” lanjutnya.

Ia juga menilai bahwa Bima Arya telah melakukan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang sebagai kepala daerah dan melanggar konstitusi, dan mendesak DPRD Kota Bogor agar menggunakan hak angket untuk menyelidiki penyimpangan yang dilakukan oleh Walikota Bogor itu.

Setelah menyampaikan aspirasi mereka, massa pendemo diterima oleh anggota DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana (Fraksi Golkar), yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada dewan.

“Kami menerima aspirasi yang disampaikan, namun ada prosedur yang harus ditempuh… Saya akan sampaikan aspirasi teman-teman pada sidang dewan,” ujarnya di hadapan pengunjuk rasa.

Menanggapi respon tersebut dari anggota legislatif, ketua GMNI Bogor Raya, Desta Lesmana, yang juga melakukan orasi, mengatakan bahwa jika tuntutan pengunjuk rasa tidak dipenuhi, mereka akan “aksi lagi dengan massa yang lebih banyak”. (HJA/Farid)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*