AMBB Mendukung BKD Agar Segera Memanggil AMY Terkait Posting Di Facebook

Masyarakat yang tergabung dalam AMBB berdemo di DPRD Kabupaten Bogor tentang masalah pernyataan AMY di Media Sosial. (dok. KM)
Masyarakat yang tergabung dalam AMBB berdemo di DPRD Kabupaten Bogor tentang masalah pernyataan AMY di Media Sosial. (dok. KM)

BOGOR (KM) – Aspirasi Masyarakat Bogor Bersatu (AMBB) mendukung Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor agar segera memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada Ade Munawaroh Yasin (AMY) terkait dugaan pelanggaran kode etik DPRD Kabupaten Bogor, hal itu perlu dilakukan agar persoalan ini segera terselesaikan.

“Menanggapi apa yang menurut yang bersangkutan (AMY) tindakan yang dilakukannya adalah hal yang wajar bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang,” papar Ketua Umum AMBB, Daden Ahmad Sugiri, kepada Kupas Merdeka, Kamis 17/3.

Sambung Daden, “Kami sebagai masyarakat pun mempunyai hak yang sama yang dilindungi oleh undang-undang, hanya saja kami sebagai masyarakat biasa itu tidak terikat dengan aturan profesi. Seorang anggota DPRD itu kan terikat dengan aturan-aturan, Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD lalu ada tata tertib dan kode etik DPRD itu kan aturan Profesi yang harus dipatuhi, dalam aturan itu disebutkan pula bahwa seorang anggota DPRD wajib menjaga citra, kehormatan dan Kredibilitas Lembaga DPRD. Nah pernyataan Ade Munawaroh Yasin itu dikhawatirkan dapat berakibat lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga DPRD Kabupaten Bogor. Maka itulah yang kami maksudkan sebagai dugaan pelanggaran kode etik DPRD Kabupaten Bogor karena pernyataan yang bersangkutan terlihat melemahkan kredibilitas lembaga legislatif Kabupaten Bogor dihadapan Publik,” pungkasnya.

Daden mengatakan dirinya beserta AMBB akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. “Yang jelas saat ini bola ada ditangan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bogor untuk mengambil langkah – langkah upaya yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya Badan Kehormatan. Tinggal kita mendukung agar Badan kehormatan dapat bekerja secara Profesional, Akuntabel dan Transparan. Kami kira apa yang kami lakukan adalah langkah tepat dengan membawa persoalan ini kepada BK DPRD Kabupaten Bogor karena disana akan jelas titik persoalannya itu seperti apa setelah adanya keputusan dari BKD berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya.”

“Dan ini haruslah dijadikan pembelajaran bagi siapapun anggota DPRD Kabupaten Bogor lebih berpikir jernih dan bertindak dewasa dalam memanfaatkan media-media sosial saat ini, etika profesi dan kepantasan seorang publik figur dapat tergambarkan pada pernyataan-pernyataannya yang dituliskannya dalam media sosial milik pribadinya itu, ketika pernyataan-pernyataan yang dituliskannya bertentangan dengan aturan profesi maka tentu ada sangsinya yang harus diterima. Memang benar menggunakan jejaring media sosial itu merupakan hak bagi setiap warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, tapi perlu di ingat pula aturan-aturan lain yang tidak boleh dilanggar,” jelas Daden. (Farid)

Leave a comment

Your email address will not be published.


*