Usai Menjalani Rehab Narkoba, Mantan Sekcam Kemang Kembali Bertugas

Ilustrasi penangkapan pengguna narkoba.
Ilustrasi penangkapan pengguna narkoba.

BOGOR (KM) – Ironis, pemberlakuan kedispilinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor yang diterapkan terkesan pilih kasih. Pasalnya, bagi PNS Pemkab Bogor yang terbilang memiliki jabatan tinggi hanya diberikan sanksi biasa-biasa saja, sedangkan bagi para PNS golongan rendah harus menerima pahitnya sanksi tegas yang tidak semestinya diperoleh.

Menurut Narasumber KM yang enggan disebut namanya, mantan Sekcam Kemang, yakni DH diketahui pertengahan tahun 2015 lalu itu tersandung kasus Narkoba jenis Sabu-sabu. Tapi dia terlihat kembali bertugas seperti biasanya dilingkungan Pemkab Bogor.

“Saya bingung kenapa mantan orang nomor 2 (dua) di Kecamatan Kemang tersebut terlihat bertugas lagi di salah satu Sekretariat Daerah (Setda) Bogor Kabupaten Bogor. Padahal kan, DH itu pada tahun 2015 lalu tersandung kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang telah diringkus oleh Satnarkoba Polres Bogor di kediamannya,” bebernya pada KM, Selasa (9/2/16) kemarin.

Ia menambahkan, seharusnya DH itu diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian secara tidak terhormat dari statusnya sebagai PNS. Karena, bila mengacu terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya dipecat karena sudah menyangkut Etika PNS Republik Indonesia.

Advertisement

“Kan kasusnya penggunaan narkoba, dan itu sangat ditentang oleh negara. Terlebih seperti nasib terduga kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yakni UJ dalam kasus TPU Elite di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. Seharusnya, BKPP juga memberikan sanksi serupa kepada DH seperti PNS tersebut, jadikan BKPP terkesan pilih kasih,” geramnya.

Sementara itu, kepala Sub Bidang (Kasubid) Pembinaan pada BKPP Kabupaten Bogor, Kurnia Indra membantah keras jika pihaknya dianggap pilih kasih dalam memberikan sanksi terhadap PNS yang tersangkut dengan hukum. Dikarenakan, untuk persoalan DH pihaknya sudah memberikan sanksi tegas terberat yang sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010 tersebut.

“Sebenarnya sanksi yang kami berikan kepada DH lebih berat dari yang difikirkan, soalnya kami sudah lakukan kepadanya berupa pembebasan dari Jabatan, karena sebelumnya eselon 3 (Tiga) kini hanya berstatus non eselon. Dan itu menurut saya sudah hukuman yang berat dan karena dibawahannya sanksi pemberhentian, dan posisinya pun bukan asisten staf ahli di Setda Bogor, hanya sebagai staf biasa,” pungkasnya. (Sahrul)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*