Perkara Gugatan SE Larangan Asyura Akan Masuk Tahap Mediasi

Majelis Hakim pada sidang gugatan di pn bogor
Majelsi Hakin pada sidang gugatan YSK terhadap Walikota Bogor dan 6 institusi lainnya atas keluarnya Surat Edaran larangan Asyura yang dianggap melanggar konstitusi. (dok. KM)

KOTA BOGOR (KM) – Sidang lanjutan terhadap gugatan atas Surat Edaran Walikota Bogor yang melarang kegiatan Asyura diadakan Selasa (9/2) siang tadi dengan agenda penunjukan mediator. Sidang tersebut akhirnya berhasil menghadirkan seluruh kuasa hukum pihak tergugat dalam perkara ini, yaitu perwakilan dari Walikota Bogor, Presiden Indonesia, Menteri Dalam Negeri, MUI Kota Bogor, Kapolresta Bogor, Dandim dan Kajari Kota Bogor.

Sebelumnya, pada Selasa 19/1, pihak penggugat yaitu Yayasan Satu Keadilan mengajukan tiga nama mediator untuk proses mediasi, yaitu Todung Mulya Lubis, Ketua Komnas HAM Nur Kholis dan Leni Indrawati.

Namun semua pihak tergugat sepakat untuk menolak mediator yang diajukan oleh perwakilan YSK, Sugeng Teguh Santoso, dan menyerahkan keputusan memilih mediator kepada majelis hakim.

Legowo dengan permintaan pihak tergugat tersebut, Sugeng meminta agar mediator yang ditentukan pernah mengikuti pelatihan di bidang hak asasi manusia. Namun dengan tidak adanya mediator yang memiliki kredensial tersebut di PN Bogor, akhirnya majelis hakim menentukan Hakim Mediator Arif Saputra SH sebagai mediator untuk proses mediasi yang akan diadakan Selasa (16/2) depan.

Advertisement

Hakim ketua Hendra H. menuturkan bahwa dalam proses mediasi, para pihak diberikan waktu 40 hari untuk mencapai kesepakatan perdamaian. “Apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan damai dalam 40 hari, bisa mengajukan perpanjangan waktu. Namun apabila proses mediasi dinilai gagal mencapai kesepakatan damai, maka perkara akan dilanjutkan di ruang sidang,” jelasnya.

Adapun dari gugatan yang dilayangkan oleh YSK terhadap para pihak tergugat, yang paling diutamakan adalah pencabutan atas surat edaran tersebut.

“Yang paling utama kami inginkan adalah agar walikota Bogor mencabut Surat Edaran tersebut… Konsep kita kan damai. Kalau bisa, surat edaran ini dicabut dan gugatan ini tidak dilanjutkan,” jelas Sugeng kepada KM.

(HJA)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*